Sengketa Hasil Pilpres 2024, Akademisi UGM Keluarkan Sikap Jelang Putusan MK

Jakarta, MINA – Peringati Hari Kartini, sejumlah civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2024.

Pernyataan sikap dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Biologi UGM Prof Endang Semiarti.”Hari ini, bertempat di Balairung UGM, kami memperingati Hari Kartini dalam suasana keprihatinan,”

“Perjuangan emansipasi yang merupakan pilar penting kehidupan berdemokrasi yang diupayakan RA Kartini telah terkoyak sangat dalam di saat bangsa Indonesia sedang berbenah menuju indonesia Emas,” kata Endang di Balairung UGM, Ahad (21/4).

Endang menuturkan, pada masanya RA Kartini memperjuangkan kesetaraan hak masyarakat dan mengikis kebodohan. Dalam konteks kekinian, para akademisi mengemban dua amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun peradaban.

Baca Juga: Jenderal Agus Subiyanto Mutasi 410 Perwira Tinggi Tiga Matra TNI

Sivitas akademika UGM menyoroti pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika dan norma bernegara yang marak terjadi selama lima tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik.

Mereka mempertanyakan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Endang menuturkan, pada masanya RA Kartini memperjuangkan kesetaraan hak masyarakat dan mengikis kebodohan. Dalam konteks kekinian, para akademisi mengemban dua amanah konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun peradaban.

Sivitas akademika UGM menyoroti pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika dan norma bernegara yang marak terjadi selama lima tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik.

Baca Juga: Komite Keselamatan Jurnalis Kutuk Israel atas Pembunuhan Pewarta Gaza

Mereka mempertanyakan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Pemerintah Serahkan DIM RUU Haji dan Umrah ke DPR untuk Dibahas