Sertifikasi Halal Berangkat dari Perlindungan Umat, Kini Mengglobal (Oleh : Ketua Umum MUI)

Oleh : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH. Ma’ruf Amin

Saat ini sertifikasi halal sudah menjadi (trend) kehidupan global.

Semula  program jaminan produk halal  berangkat dari upaya  perlindungan umat (himayatul ummah)  dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Kini, bukan hanya sebagai perlindungan ummat, jaminan produk halal  juga telah menjadi ajang bisnis dunia.

Tanggal 11 Oktober lalu telah diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)  di Jakarta. BPJPH merupakan badan yang dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Penerapan UU JPH adalah penting. Dengan disahkannya UU JPH, tentunya dengan diresmikannya BPJPH hari ini, kami berharap urusan penyelenggaraannya (jaminan produk halal) akan lebih baik ke depan.

Juga pemtimg   karena Indonesia merupakan pusat halal dunia. Bahkan, lembaga halal food dunia berada di Indonesia, dan diketuai oleh orang Indonesia juga.

Sebelum adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, sertifikasi produk halal bersifat volunteer. Selama 28 tahun, MUI telah menggawangi proses sertifikasi produk halal tersebut, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun law enforcement.

Dengan adanya UU No.33 tahun 2014 tentang JPH  , proses pengawasan maupun law enforcement terkait JPH dapat dilaksanakan. Sebab, JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, JPH diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan UU JPH, MUI siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada MUI seperti yang tercantum dalam UU JPH tersebut. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014, MUI tetap memiliki peran dalam jaminan produk halal. 3 peran yang dimiliki MUI, yaitu : sertifikasi auditor halal, penetapan (fatwa) kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Majelis Ulama Indonesia akan melaksanakan tugas-tugas itu, dan akan mendukung terlaksananya pengurusan yang sekarang berada di tangan BPJPH.

Saat ini sistem yang telah diletakkan oleh MUI mengenai sertifikasi produk halal, telah diadopsi oleh banyak pihak di dunia. Sekitar 50 lembaga sertifikasi dunia menggunakan sistem standar halal yang diterapkan MUI. Lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal di dunia meminta dan memperoleh pengakuan dari MUI.

Semula kita ingin mengembangkan menjadi halal is my life, halal adalah kehidupan kita. Tapi sekarang halal juga menjadi kehidupan global, karena memiliki nilai bisnis yang luar biasa.

Atas peresmian BPJPH, MUI mengucapkan selamat dan  berharap  proses penyelenggaraan jaminan produk halal ke depan lebih baik lagi, karena sekarang telah didukung oleh undang-undang. Bahkan undang-undang mengatur, sertifikasi halal tidak lagi volunteer, suka rela. Tapi, mandatori, wajib. (T/R13/P1)

(Bahan dari Kementerian Agama)

Mi’raj News Agency (MINA)