SETAHUN JOKOWI-JK MENJABAT INDONESIA

Antara News

Oleh: Rohullah Fauziah Alhakim, Wartawan Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Blusukan, itulah yang mengharumkan nama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Tanpa terasa sudah satu tahun Jokowi menjabat dan terus melakukan aksinya yang katanya demi rakyat, untuk rakyat. Masuk ke selokan, bahkan terjun langsung ke titik kebakaran hutan di Sumatra dilakukan Jokowi agar namanya tetap harum.

Tapi apakah dengan itu semua mampu mengubah Indonesia menjadi lebih maju? Bebas korupsi? Perekonomian membaik?

Janji yang ia umbar selama kampanye pemilihan presiden apakah sudah ditepatinya? Atau diingkarinya? Atau pura-pura lupa?

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 mencapai angka terendah selama lima tahun terakhir. Menurut BPS, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sekitar 5,01 persen (dengan basis perbandingan tahun 2010). Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pemerintahan Jokowi berharap, situasi ini bisa lebih membaik lagi tahun 2015, setelah beberapa langkah dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian.

Prestasi

Para pengamat juga memuji beberapa langkah pemerintah, seperti pemotongan subsidi bahan bakar. Tapi Indonesia masih harus melakukan reformasi mendasar. Dan ada satu masalah besar: Praktek korupsi yang sudah meluas ke hampir seluruh institusi negara.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Beberapa Gebrakan Sensitif

Jokowi sudah melaksanakan beberapa langkah sensitif yang sangat penting. Ia memotong subsidi BBM lebih dari 30 persen dan berharap bisa menghemat anggaran negara sampai Rp 100 triliun untuk tahun depan.

Jokowi juga mengangkat beberapa pejabat penting yang akan membantunya membenahi perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas. Kedua orang itu dikenal luas sebagai pengamat dan aktivis anti-korupsi.

Keputusan-keputusan penting itu menjadi perhatian para investor yang sejak lama mengamati perkembangan politik di Indonesia. Mereka bersikap menunggu, ketika negara ekonomi terbesar di ASEAN ini sedang menghadapi perkembangan terparah sejak lima tahun terakhir.

Sikap Tegas

“Dua tahun tidak capai target, langsung pecat. Jadi menteri-menteri ini (harus) bekerja lebih cepat. Banyak lho orang Indonesia mengantre ingin jadi menteri. Mending saya pilih orang-orang profesional saja,” kata Jokowi beberapa minggu lalu.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi memotong anggaran perjalanan dinas dan rapat pemerintah sampai 30 persen, dan menghemat sekitar Rp 16 triliun. Sebelumnya, ketika menghadiri rangkaian konferensi internasional di Cina, Myanmar dan Australia, dia hanya membawa delegasi kecil.

Presiden yang senang melakukan blusukan ini juga mendesak menteri-menterinya untuk melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah, dan tidak terlalu banyak duduk di kantornya.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Semua langkah ini jauh berbeda dari gaya pemerintahan sebelumnya, yang biasanya melakukan perjalanan dengan delegasi besar.

Namun, lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah semua yang telah dilakukannya ini mampu mengubah nasib buruk Indonesia dan mengelola ratusan juta penduduk di seluuh pelosok negeri? Memang tidak mudah, dan tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk mengubah Indonesia ini menjadi lebih baik.

Rapor Merah

Meskipun mendapat pujian dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kerap disapa Ahok yang menganggap satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan baik, namun tak sedikit pula yang memberi tanda jempol terbalik kepada Jokowi.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan jelang satu tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, jalannya pemerintahan semakin tidak jelas. Karenanya, program Nawacita yang diusung belum memenuhi harapan. Menurutnya, perjalanan pemerintahan Jokowi-JK dalam 1 tahun menghadapi tantangan terbesarnya dari internal pemerintahan itu sendiri.

‎“Perjalanan 1 tahun (Jokowi-JK) tantangan terbesar yang dihadapi justru dari dalam, inner circle. Kalau dikaitkan Nawacita dalam kaitan satu per satu, jauh dari harapan, masih terjebak pada janji-janji kampanye yang belum bisa diwudjudkan,” kata Bambang dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10).

Bambang menjelaskan, di bidang ekonomi Nawacita yang digadang-gadang masih jauh dari kata baik. Kala diangkat jadi presiden, Jokowi menjanjikan mata uang rupiah akan perkasa. Tapi yang terjadi sebaliknya, rupiah anjlok drastis dari harapan. Di sini, Jokowi belum mampu menyenangkan hati rakyatnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengakui, program Nawacita belum maksimal, apalagi untuk dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan. Taufik mengaku, program tersebut masih dalam tahap pembangunan pondasi.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan rapor merah kepada pemerintahan Jokowi yang genap satu tahun ini. Menurut dia, masih banyak janji Jokowi yang belum dipenuhi. “Ya, nilainya lima minus lah,” kata dia di kompleks parlemen Senayan, Kamis (15/10).

Fadli menambahkan, di sektor ekonomi, Jokowi juga pernah menjanjikan pada September-November ekonomi nasional akan meroket. Tapi, faktanya, kondisi ekonomi nasional sampai hari ini masih terpuruk. Bahkan, Jokowi juga menjanjikan persoalan asap dapat diselesaikan pada 2016.

DPR berharap, Jokowi tidak terlalu mengumbar janji, tapi menunjukkan bukti dengan kinerja yang pasti. Sebab, kenyataannya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mantan gubernur DKI Jakarta ini justru membuat sulit kehidupan masyarakat Indonesia dibanding tahun lalu.

Tantangan

Tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang perlu diselesaikan secepatnya salah satunya adalah adanya niat China untuk merebut Natuna dari Indonesia. Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan berpotensi menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan Natuna yang kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85%, disusul Jawa 6,34%, lalu Tionghoa 2,52%. Jurnal The Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus (nine dash line) yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly.

TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personel TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.

“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun,” ujar Presiden Indonesia ketujuh tersebut saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Harapan

“Kita berharap di tahun-tahun mendatang Presiden Jokowi mampu menyenangkan hati rakyat,” ujar Bambang Soesatyo.

Menurut dia, Presiden Jokowi memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

Sementara itu, Basuki berharap Jokowi dapat lebih keras dan tegas untuk memangkas anggaran-anggaran yang ada.

“Harapan saya memang soal budgeting, mesti lebih ketat aja. Saya juga berharap beliau berani memotong anggaran dan beliau sudah bilang akan potong (anggaran),” kata Basuki.

Baca Juga: Bela Masjid Al-Aqsa Sepanjang Masa

Basuki juga meminta Presiden Jokowi merealisasikan kebijakan pembuktian harta terbalik bagi para pejabat.

Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.
Nantinya, harta yang sudah dilaporkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) akan dicocokkan dengan gaya hidup pejabat.

“Makanya, kok kita bisa membiarkan negara seperti itu selama ini. Nah, beliau bilang akan ubah secara bertahap,” kata Basuki.

Akan seperti apa Indonesia nantinya?

Sebagai umat Islam, apapun yang terjadi dengan negeri ini, hendaknya kita terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah takdir Allah. Wallahu A’lam Bishawab.(R02)

(Disarikan dari berbagai sumber)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)