Sheikh Hasina, Dari Dominasi Politik ke Vonis Hukuman Mati

NAMA Sheikh Hasina kini menjadi simbol dualitas antara kekuasaan absolut dan akuntabilitas. Sebagai pemimpin yang pernah memerintah Bangladesh selama lebih dari satu dekade, karier politiknya diakhiri dengan vonis hukuman mati atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Putusan ini menandai bab kelam dalam sejarah negara yang selama ini dipandang sebagai salah satu kekuatan penting Asia Selatan.

Sheikh Hasina lahir pada tahun 1947 di bagian barat daya Bangladesh (saat masih menjadi Pakistan Timur), sebagai anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, adalah tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh, yang kemudian menjadi pendiri negara. Sejak muda, Hasina telah akrab dengan dunia politik melalui interaksinya dengan pengikut-pengikut ayahnya, khususnya mahasiswa.

Setelah menyelesaikan studi sastra Bengali di Universitas Dhaka pada 1973, Hasina menjalani peran politis yang semakin penting. Namun, tragedi besar menimpa keluarganya pada tahun 1975, ketika sang ayah dan sebagian keluarga dibunuh dalam kudeta militer. Hasina yang berada di luar negeri saat itu terpaksa mengasing ke India.

Pada 1981, Hasina kembali ke Bangladesh dan dengan cepat mengambil alih pimpinan partai Awami League, partai tertua di negara itu yang memiliki akar perjuangan kemerdekaan. Di bawah kepemimpinannya, Liga Awami muncul kembali sebagai kekuatan dominan politik.

Masa Kekuasaan dan Pertarungan Politik

Hasina memainkan peran kunci dalam gerakan pro-demokrasi yang menggulingkan rezim militer Hossain Mohammad Ershad pada 1990. Kemudian, hubungannya dengan rival politik Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh berubah dari koalisi menjadi persaingan sengit yang dikenal sebagai “battling begums”, perseteruan yang mendominasi lanskap politik Bangladesh selama puluhan tahun.

Pada pemilu 1996, Hasina berhasil menjadi perdana menteri dan memimpin selama lima tahun. Setelah beberapa tahun berada di luar kekuasaan, ia kembali menjabat pada 2009 dan mempertahankan posisinya hingga guncangan besar pada 2024. Di masa pemerintahannya, Bangladesh mencatat kemajuan ekonomi signifikan, modernisasi infrastruktur, dan ekspansi sektor garmen. Namun, kritik atas gaya kepemimpinan otoriter juga terus muncul.

Kerusuhan, Penggulingan, dan Persidangan

Pada Juli–Agustus 2024, Bangladesh diguncang oleh demonstrasi besar yang dipimpin mahasiswa terkait reformasi kuota pekerjaan publik. Demonstrasi ini kemudian meluas menjadi pemberontakan nasional yang dikenal sebagai “July Uprising”. Menurut laporan, hingga 1.400 orang tewas dalam aksi dan penindakan keamanan saat itu.

Hasina dituduh menginstruksikan penggunaan senjata mematikan, termasuk helikopter, drone, dan kekerasan sistematis terhadap para mahasiswa. Setelah kerusuhan, ia meninggalkan Bangladesh dan mengasing ke India sejak Agustus 2024.

Pada 10 Juli 2025, International Crimes Tribunal (ICT) di Dhaka secara resmi mendakwa Hasina atas lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses persidangan dilakukan in absentia (tanpa kehadirannya), karena Hasina menolak kembali ke Bangladesh.

Pada tanggal 17 November 2025, tribunal menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sheikh Hasina. Ketua majelis hakim, Justice Md Golam Mortuza Mozumder, menyatakan bahwa Hasina adalah “dalang pembunuhan” atas penindasan berdarah terhadap para pengunjuk rasa.

Dalam putusan sepanjang 453 halaman, hakim menyebut bahwa Hasina menggunakan kendali superior atas menteri dalam negeri dan pimpinan kepolisian, namun gagal mengambil tindakan pencegahan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Business Today Selain itu, pengadilan mencatat bahwa ia memerintahkan penggunaan senjata mematikan dan menyetujui penggunaan drone dan helikopter untuk menyerang demonstran.

Sementara co-nenangkaian, mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal juga dijatuhi hukuman mati, sedangkan mantan Kepala Polisi Chowdhury Abdullah Al-Mamun diganjar hukuman penjara lima tahun karena ia menjadi saksi untuk jaksa.

Jaksa penuntut, Mohammad Tajul Islam, sempat menyatakan bahwa Hasina “layak dihukum mati 1.400 kali” sebagai simbol tanggung jawab atas dugaan pembunuhan 1.400 nyawa selama kerusuhan. Selain itu, jaksa menegaskan bahwa Hasina adalah “inti” dari semua konspirasi kejahatan tersebut.

Keluarga korban dan publik oposisi menyambut vonis sebagai keadilan atas tragedi Juli 2024. Sementara itu, pendukung Hasina mengecam persidangan sebagai bermotif politik. Hasina sendiri menyebut prosesnya “karakter politis” dan menolak legitimasi pengadilan.

Karier Hasina yang dimulai dari garis politik ayahnya, tumbuh melalui gerakan mahasiswa, dan melejit jadi perdana menteri terlama dalam sejarah Bangladesh, berakhir dalam tragedi hukum yang sama dramatis dengan masa pemerintahannya. Vonis hukuman mati bukan hanya menghancurkan figur, tetapi juga menjadi simbol perhitungan atas kekuasaan yang terlalu lama dan dominasi absolut.

Bagi Bangladesh, putusan ini bisa menjadi titik balik. Apakah ini awal era akuntabilitas yang baru, atau justru pemicu konflik berkepanjangan yang akan menerpa Bangladesh, masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimanapun, nama Sheikh Hasina kini akan selalu disandingkan dengan dua sisi: sebagai pemimpin pembangunan dan sebagai terdakwa terberat dalam sejarah negeri tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)