Ramallah, MINA – Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan, sanksi baru Israel berupa pemotongan dana pajak Palestina yang diumumkan pemerintah sayap kanan, tidak akan menghentikan upaya diplomatik Palestina di forum internasional untuk mencapai kemerdekaan.
Ia mengakui, pPemotongan dana pajak Palestina yang diumumkan pemerintah sayap kanan akan memperburuk perekonomian Palestina yang sudah dilanda defisit.
“Tapi tidak akan menghentikan kita untuk melanjutkan jalur politik dan diplomatik di semua forum internasional untuk mencapai kemerdekaan dan kenegaraan kita,” ujar Shtayyeh, Kantor Berita Wafa melaporkan, Sabtu (7/1).
Shtayyeh meminta semua negara yang mengutuk penyerbuan Masjid Al Aqsa oleh menteri rasis Israel Itamar Ben-Gvir dan kejahatan pembunuhan setiap hari oleh Israel di Palestina untuk menerjemahkan pernyataan mereka ke dalam tindakan, dan mengakhiri kejahatan ini.
Baca Juga: Brigade Al-Qassam: Helikopter Israel Kena Tembak Rudal SAM 7
Komite Menteri Israel untuk Urusan Keamanan Nasional memerintahkan pengurangan sekitar 139 juta NIS (hampir $39 juta) dari dana Otoritas Palestina untuk mendukung apa yang disebut “korban terorisme Israel”.
Komite Menteri Israel juga memerintahkan penggantian pembayaran kesejahteraan yang dilakukan pemerintah Palestina, kepada para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel dan keluarga mereka yang dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel pada tahun 2022.
Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sayap kanan Israel yang baru, mengatakan sanksi baru itu hanyalah permulaan, dan bahwa “siapa pun yang bertindak melawan kami akan membayar mahal”.
Smotrich mengatakan dalam sebuah tweet bahwa “perjanjian aliansi pemerintah menegaskan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para tahanan dan keluarga martir. (T/R7/P)
Baca Juga: Israel Perpanjang Penutupan Media Al-Jazeera di Palestina
Mi’raj News Agency (MINA)
MINA Arabic
MINA PH