Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sofyan Djalil: RKP 2017 Picu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi

Rana Setiawan - Rabu, 10 Februari 2016 - 22:34 WIB

Rabu, 10 Februari 2016 - 22:34 WIB

470 Views

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterangan pers usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas Setkab/Deni)
Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterangan pers usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas Setkab/Deni)

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan keterangan pers usai sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta (10/2). (Foto:Humas Setkab/Deni)

Jakarta, 2 Jumadil Awwal 1437/10 Februari 2016 (MINA) – Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2017 telah dipresentasikan di hadapan Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/2) sore.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, mulai dari sekarang Bappenas harus mulai berkoordinasi dengan semua K/L, dengan daerah dalam rangka menyusun RKP 2017.

Ia menyebutkan, tema RKP 2017 adalah memacu pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, demikian keterangan pers Setkab RI yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Kemudian yang kedua adalah ada salah satu program yaitu program revolusi mental. Itu akan di-embed, akan dikaitkan semua aktivitas pemerintah ada aspek revolusi mental harus embed, misalnya penegakan disiplin.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

“Kita percaya misalnya penegakan hukum dan disiplin itu salah satu hal yang paling penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan industri yang baik,” terang Sofyan kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna.

Sofyan menyebutkan contohnya, misalnya, kenapa kebakaran terus-terusan sekian belas tahun? Karena selama ini ada hukum, tetapi kemudian kita tidak melakukan tindakan yang disiplin terhadap penegakannya.

Kemudian hal yang lain lagi, menurut Sofyan, rencana RPK 2017 secara spesifik yaitu bahwa pembiayaan nanti yang paling penting adalah hasil.

“Jadi program-program yang akan mendapatkan pembiayaan yang jelas sekali manfaatnya. Sebelum program diusulkan oleh kementerian, mereka harus menjawab sejumlah pertanyaan: Apa perlu? Mengapa perlu? Kapan perlu? Sehingga dengan demikian kita bisa tahu, Bappenas akan tahu nanti bahwa perlu, justifikasinya apa. Terutama dalam mendukung tujuan yang telah ditetapkan yang merupakan tujuan nasional,” papar Menteri PPN/Kepala Bappenas itu.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

Kemudian yang ketiga adalah, lanjut Sofyan, Presiden Jokowi telah memberikan instruksi yaitu, kalau selama ini money follow function, artinya uang itu dibagikan ke semua unit. Sehingga ada orang mengibaratkan APBN ini ibarat kita makan roti, kemudian ada mentega, dilapisi di sini, semua permukaan roti kena. Tapi tipis sekali, sehingga manfaatnya tidak terlalu terasa.

“Oleh sebab itu, nanti 2017 akan melihat pembiayaan akan dialokasikan terutama pada program-program yang jelas sekali manfaatnya,” papar Sofyan.

Kemudian masalah yang lain lagi adalah sinergi antar K/L, pusat dengan daerah. Misalnya kita ingin membangun kawasan industri. Kementerian A melakukan apa, kementerian B melakukan apa, kementerian C melakukan apa, daerah melakukan apa.

“Ini sinergi, atau sistem integrator dikerjakan oleh Bappenas,” kata Sofyan seraya menyebutkan, dengan demikian  diharapkan RKP 2017, mulai dari tahun 2016  tidak ada lagi nomenklatur-nomenklatur tidak jelas: peningkatan, pemberdayaan, istilah-istilah yang tidak jelas.

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon

“Jadi saudara sekalian, ada pendekatan yang sangat fundamental dalam penyusunan RKP 2017,” pungkas Sofyan. (T/R05/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: OJK Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah untuk Santri di Kalteng

Rekomendasi untuk Anda