Juba, MINA – Pemerintah Sudan Selatan membantah laporan yang menyebut mereka berdiskusi dengan Israel mengenai pemukiman kembali warga Palestina dari Jalur Gaza. Penolakan ini disampaikan di tengah laporan media internasional yang memicu kontroversi.
Meski belum jelas sejauh mana kemajuan pembicaraan itu, pengamat menilai jika dilaksanakan, rencana tersebut sama saja dengan memindahkan warga dari satu wilayah yang dilanda perang dan berisiko kelaparan ke wilayah lain yang juga tidak aman. Hal ini memicu kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak asasi manusia. Al-Jazeera melaporkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengaku ingin mewujudkan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi sebagian besar penduduk Gaza melalui skema yang ia sebut “migrasi sukarela.” Israel juga telah mengajukan proposal serupa kepada sejumlah negara Afrika lainnya.
“Saya pikir hal yang benar untuk dilakukan, bahkan menurut hukum perang, adalah membiarkan penduduk pergi, lalu masuk dengan sekuat tenaga melawan musuh yang masih ada di sana,” ujar Netanyahu dalam wawancara dengan i24 News, tanpa menyebut Sudan Selatan secara langsung.
Baca Juga: Presiden Brasil Dorong Mata Uang Bersama BRICS
Namun, warga Palestina, kelompok pegiat HAM, dan sebagian besar komunitas internasional menolak rencana itu, menyebutnya sebagai bentuk pengusiran paksa yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah pendudukan.
Bagi Sudan Selatan, kesepakatan ini berpotensi mempererat hubungan diplomatik dengan Israel yang memiliki kekuatan militer besar di Timur Tengah. Namun, Sudan Selatan saat ini masih menghadapi konflik bersenjata internal, krisis kemanusiaan, dan risiko kelaparan yang tinggi, sehingga diragukan mampu menjadi tempat aman bagi warga Gaza.
Kantor Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharren Haskel mengonfirmasi kunjungannya ke Sudan Selatan sebagai pejabat senior Israel pertama yang datang ke negara tersebut, namun membantah bahwa ia membahas rencana pemindahan warga Palestina. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Spanyol Kecam Rencana Perluasan Pemukiman Ilegal Israel
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur