Sukamta: Pemerintah Perlu Evaluasi Skenario Penanggulangan Covid-19

Jakarta, MINA – Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) terus meningkat setiap hari. Bertambahnya jumlah positif virus ini dibarengi dengan meningkatnya jumlah orang yang meninggal akibat wabah tersebut. Hingga Kamis, 26 Maret 2020, menjadi 893 orang dan 78 orang meninggal dunia.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah untuk mengevaluasi skenario penanggulangan Virus Corona yang telah berjalan dan segera membuat opsi skenario yang lebih tepat untuk menekan penyebaran virus.

“Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan disebut karantina wilayah bisa menjadi pilihan karena saat ini di banyak daerah muncul pasien-pasien positif Virus Corona karena pergerakan masyarakat antar wilayah masih terus terjadi,” katanya.

Menurut dia, pemerintah jangan menutup opsi itu, jika bisa menjadi cara paling efektif mengatasi penyebaran virus. Di beberapa negara opsi ini sudah dilakukan, termasuk negara tetangga Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya sangat penting pemerintah transparan terhadap skenario yang akan dilakukan.

Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam ini menjelaskan bahwa jika opsi lockdown dilakukan, bisa dimulai dari Pulau Jawa saja, hal ini dengan mempertimbangkan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak berada di Pulau Jawa dan khususnya wilayah Jabodetabek.

“Mengunci Pulau Jawa akan menjadi langkah penting dalam pengendalian penyebaran virus. Pemerintah bisa melakukan lockdown terlebih dahulu di pulau Jawa selama 2 bulan. Jika data yang dipakai adalah data keluarga miskin, maka anggaran bantuan selama lockdown 2 bulan hanya membutuhkan sekitar Rp 12,5 triliun,” katanya

Berdasarkan perhitungan bahan pokok yang dibutuhkan satu keluarga miskin perbulan dengan rincian sebagai berikut : Beras 10 kg, daging ayam 2kg, ikan lele segar 2 kg, telur ayam ras 4 kg, minyak goreng 2 liter dengan harga terkini di pasaran maka setiap keluarga bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000,- .

“Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2019 jumlah penduduk miskin di pulau Jawa mencapai 12.555.900 orang ditambah maka, apabila dilakukan lockdown selama 2 bulan dibutuhkan sekitar Rp 12,5 trilliun,” ujarnya.

Menurut Sukamta jika opsi lockdown ini dilakukan Pemerintah juga perlu menanggung stimulus kepada 73,5 juta pekerja di Jawa. Perhitungan berdasarkan UMP di berbagai provinsi di Pulau Jawa pemerintah harus memberikan stimulus sekitar 300 trilliun tujuannya agar perusahaan mau merumahkan karyawannya.

“Dana 300 trilliun bisa dikumpulkan dengan mengalihkan beberapa mata anggaran di APBN dan mungkin tidak sebesar itu. Saya kira dalam situasi keprihatinan seperti ini, akan banyak sektor swasta yang mau ikut membantu dengan tetap memberikan gaji kepada karyawannya selama lockdown,” katanya. (L/R2/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)