Tahun 2021 Sekolah Buka, Mendikbud: Ikuti Protokol Kesehatan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim saat zoom.

Jakarta, MINA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim mengatakan, mulai Januari tahun akademik 2020/2021 sekolah kembali di buka, namun harus mengikuti protokol kesehatan.

“Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter,” kata Nadiem.

Hal itu disampaikan saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, pada Jumat (20/11), di Jakarta.

Dalam SKB tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka kepada pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

Adapun faktor yang harus dipertimbangan Pemda dalam pemberian izin pembelajarn di sekolah antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

“Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan hanya diperbolehkan untuk yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun),” tegas Nadiem.

Sementara itu, terkait jumlah siswa harus dibatasi, seperti dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 siswa/kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 siswa/kelas. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 siswa/kelas.

Selain itu, penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

“Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan harus menjadi perhatian, seperti menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin,” jelasnya.

Selanjutnya, kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.

Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama, seperti ekstrakulikuler olahraga. Kantin di satuan pendidikan tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, olahraga diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. (L/R5/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)