Taiwan Perpanjang Masa Tugas Wajib Militer

Taipei, MINA – Taiwan mengumumkan perpanjangan masa tugas wajib militer dari empat bulan menjadi satu tahun, untuk menghadapi ancaman dari China yang semakin bermusuhan.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengakui bahwa wajib militer empat bulan saat ini tidak cukup untuk menghadapi situasi yang cepat dan selalu berubah, dengan intimidasi dan ancaman China terhadap Taiwan semakin jelas.

“Latihan militer empat bulan saat ini tidak cukup untuk menghadapi situasi yang cepat dan selalu berubah. Kami telah memutuskan untuk mengembalikan wajib militer satu tahun dari tahun 2024,” Presiden Tsai Ing-wen dalam konferensi pers setelah pertemuan tingkat tinggi pemerintah tentang keamanan nasional pada Selasa (27/12), CNA melaporkan.

“Tidak ada yang menginginkan perang… tapi rekan senegaraku, kedamaian tidak akan jatuh dari langit,” tambahnya.

Persyaratan yang diperpanjang akan berlaku untuk pria yang lahir setelah 1 Januari 2005. Layanan militer wajib dulunya sangat tidak populer di Taiwan, dan pemerintah sebelumnya telah menguranginya dari satu tahun menjadi empat bulan dengan tujuan menciptakan pasukan sukarelawan.

Tapi jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan lebih dari tiga perempat publik Taiwan sekarang percaya itu terlalu pendek. Tsai menggambarkan perpanjangan itu sebagai “keputusan yang sangat sulit… untuk memastikan cara hidup demokratis bagi generasi masa depan kita”.

Beijing menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan demokratis sebagai bagian dari wilayahnya, suatu hari akan diambil, dengan paksa jika perlu, dan pulau itu hidup di bawah ketakutan terus-menerus akan invasi China.

Serangan China telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Presiden Xi Jinping, dan invasi Rusia ke Ukraina semakin memperdalam kekhawatiran di Taiwan bahwa Beijing akan bergerak serupa untuk mengambil pulau itu.

Taiwan telah meningkatkan pelatihan cadangan dan meningkatkan pembelian pesawat tempur dan rudal anti-kapal untuk memperkuat pertahanannya. (T/R6/P1(

Mi’raj News Agency (MINA)