Tanggapi Situasi Jelang Pemilu, Akademisi UI Sampaikan Pernyataan Sikap

Depok, MINA – Sejumlah akademisi dan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) ikut bersuara menanggapi situasi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 melalui petisi sikap kebangsaan UI.

“Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo bersama sekitar 30 guru besar UI saat membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2).

“Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa,” lanjutnya.

Harkristuti menjelaskan, keprihatinan muncul dari civitas akademika UI karena melihat hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, serta perilaku koruptif dan nepotisme elite negara.

Harkristuti mengaku resah akan sikap dan perilaku para pejabat yang mengingkari sumpah jabatan untuk tidak menumpuk harta pribadi. Menurutnya, mereka membiarkan negara digerus korupsi yang terus memuncak jelang pemilu.

“Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang pemilu,” kata dia.

Berdasarkan ruh kebebasan akademik, ia menyampaikan empat poin pernyataan sikap Dewan Guru Besar UI untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, dan bermartabat.

“Kami mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan memenangkan salah satu paslon,” kata Harkristuti.

Ia juga menyerukan semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, civitas akademika UGM juga menyuarakan kritik kepada Presiden Jokowi lewat ‘Petisi Bulaksumur. UGM menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara.

Civitas UGM menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Selain itu,  Universitas Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan pernyataan yang mendesak Jokowi kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden di Pilpres 2024. (L/R7/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)