Jakarta, MINA – Anggota Persatuan Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR – ASEAN Parliamentarians fo Human Rights) Eva Kusuma Sundari mengatakan, tidak ada satu pun etnis minoritas muslim Rohingya yang menduduki posisi strategis di Myanmar.
“Di Myanmar, saudara-saudara muslim tidak boleh menduduki posisi strategis. Tidak ada Rohingya yang jadi anggota parlemen. Tidak ada Rohingya yang menduduki posisi strategis baik di militer maupun di kepolisian dan seterusnya,” ujar Eva dalam sebuah forum diskusi yang digelar Sekretariat Wartawan Parlemen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).
Eva mengatakan, memang peraturan itu tidak tertulis, tetapi efektif diimplementasikan. Keberhasilan itu, kata Eva, tidak ada muslim maupun etnis minoritas lainnya yang menduduki posisi strategis.
“Saya punya dua teman dari Myanmar. Mereka muslim. Belakangan saya tau mereka tidak bisa ikut pemilihan karena mereka muslim dan dari etnis minoritas,” katanya.
Dia bahkan menduga ada semacam strategi bumi hangus karena yang dilakukan militer Myanmar berlebihan seperti perumpamaan mengambil tikus dengan membakar rumah.
“Apa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah bencana kemanusiaan dalam skala besar. Jumlah korban atas tragedi yang besar ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada langkah kongkrit meredakan krisis tersebut. Kita tidak boleh hanya duduk dan menyaksikan tragedi ini terjadi di belakang rumah kita,” tandasnya. (L/R06/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Sertifikasi Halal untuk Lindungi UMK dari Persaingan dengan Produk Luar