Tingkatkan Layanan PAUD Inklusif dan Ramah Anak, Kemendikbud Gandeng Uni Eropa

Jakarta, MINA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bekerjasama dengan Uni Eropa meresmikan Program Penguatan Masyarakat Sipil dan Akuntabilitas Sosial untuk meningkatkan akses terhadap Layanan PAUD inklusif dan berkualitas.

Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Muhammad Hasbi, menjelaskan proyek akuntabilitas sosial ini akan membahas bagaimana memberdayakan ekosistem untuk membangun anak usia dini dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, dari desa sampai kabupaten.

“Dulu, kita fokus pada pembangunan insan saja, sekarang kita perlu mengelola insan dan ekosistemnya. Apa yang dikerjakan oleh Barnfonden dan tim konsorsium yang didukung oleh Uni Eropa ini sesuai dengan langkah dari Kemendikbud juga. Saya mendukung program ini dan program apapun yang fokus pada anak usia dini Indonesia,” ujar Hasbi kepada tim konsorsium program saat penandatanganan yang berlangsung di kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa (15/1).

Program yang dirancang diharapkan selesai tahun 2021 ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Kupang.

Program dengan dana hampir mencapai EUR 750.000 ini dilaksanakan oleh Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Sumba Integrated Development (SID), dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Madani (LPMM), dikoordinir oleh Barnfonden, sebuah organisasi dari Swedia, merupakan anggota dari Aliansi Childfund.

Sejalan dengan itu, Manajer Program dari Uni Eropa, Pierre Destexhe, menyatakan sejak tahun 2010 hingga 2018, Uni Eropa telah menjadi salah satu mitra terbesar yang mendukung pendidikan di Indonesia dengan total dana sebesar 5,7 trilun rupiah. Lebih dari 55.000 sekolah dan tujuh juta siswa di 108 daerah telah mendapatkan manfaat langsung dari bantuan Uni Eropa.

“Kami percaya bahwa pendidikan merupakan salah satu pengaruh yang paling besar dan nyata dalam kehidupan masyarakat. Proyek ini akan meningkatkan standar kualitas pendidikan anak usia dini dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” ujar Pierre Destexhe.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan PAUD inklusif dan ramah anak melalui penguatan kapasitas dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, memperluas kerjasama diantara keduanya dengan dampak yang terukur dari pembuatan kebijakan, dan alokasi sumber daya serta kualitas dari layanan itu sendiri. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat bagi 50 ribu anak usia tiga sampai lima tahun, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dan anak terpinggirkan. (R/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)