Tolak Timnas Israel, Sukamta Minta Indonesia Konsisten pada Amanat UUD 1945

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah semestinya konsisten berpegang kepada amanat Pembukaan UUD 1945, yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

Menurutnya, semestinya pemerintah berani bersikap untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel dalam ajang U-20 di Indonesia.

“Pemerintah bisa melakukan diplomasi, menggalang dukungan dari berbagai negara untuk menolak keikutsertaan timnas Israel. Ada banyak negara yang menolak penjajahan Israel, tentu akan mendukung sikap Indonesia. Jika ini dilakukan tentu akan menjadi tekanan politik bagi Israel dan membuka lebih kuat upaya untuk memerdekakan Palestina,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis yang dilaporkan Parlementaria dikutip MINA, Kamis (9/3).

Meski demikian, dirinya mengakui, posisi Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang sulit sebagai tuan rumah.

Pernyataan Sukamta merespons rencana kehadiran Timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia yang menuai pro dan kontra.

Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada timnas dari berbagai negara Piala Dunia tersebut, termasuk Israel.

Sementara beberapa lembaga mendesak pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah untuk menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut.

“Kalau menilik sejarah, saat penyelenggaraan Asian Games tahun 1962, Presiden Soekarno menolak kehadiran kontingen Israel. Soekarno beralasan Israel telah melakukan penjajahan kepada Palestina. Sikap tegas Soekarno ini menyebabkan Komite Olimpiade Internasional (International Olympiad Committee/IOC) yang menarik diri sebagai pelindung Asian Games IV. Puncaknya Indonesia keluar dari IOC dan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta, yang berjalan sukses dihadiri 48 negara,” ungkap Sukamta.

Lebih lanjut, menurut Politisi Fraksi PKS ini, sikap Presiden Soekarno saat itu membawa Indonesia memiliki posisi politik yang kuat di lingkup internasional, dengan menjadi pemimpin negara-negara nonblok.

Tentu, pemerintah Indonesia saat ini juga harus siap dengan konsekuensi politik atas sikap yang dipilih. Salah satu konsekuensi politik itu adalah dimungkinkan adanya pandangan Indonesia mempolitisasi ajang olahraga.

Dia mengatakan, tentu kita setuju ajang olahraga dijauhkan dari tarik menarik politik, ajang olahraga menjadi wahana perdamaian dunia. Namun kenyataannya tidak jarang, organisasi olahraga dunia punya sikap standar ganda. Ini bisa terlihat saat ini, beberapa organisasi melarang atlet-atlet Rusia dalam berbagai event internasional, termasuk saat ini ada 30 negara yang menolak Rusia dalam ajang Olimpiade 2024 di Paris.

“Alasanya karena Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tetapi sikap ini tidak berlaku untuk Israel yang telah menjajah Palestina puluhan tahun. Ini kan jelas standar ganda, ada politisasi dalam ajang olahraga,” pungkas Sukamta.

Oleh sebab itu, Legislator Daerah Pemilihan Yogyakarta ini berharap pemerintah Indonesia jangan ragu dalam bersikap. Jika selama ini Indonesia senantiasa konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, terbebas dari penjajahan Israel.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)