Washington, MINA – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Senin (25/11) bahwa mereka akan mengakhiri program Status Perlindungan Sementara (TPS) bagi hampir 4.000 imigran dari Myanmar, negara yang telah mengalami perang saudara selama beberapa tahun.
Dengan dihapusnya program tersebut, imigran dari Myanmar -terutama Rohingya- akan rentan terhadap penangkapan dan deportasi.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan dalam sebuah pemberitahuan resmi yang ditandatangani oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem. Arakan News Agency (ANA) melaporkan.
Pemberitahuan itu mengatakan bahwa penghentian program TPS untuk Myanmar dibenarkan karena adanya “perbaikan” dalam tata kelola dan stabilitas, serta menyatakan bahwa melanjutkan program tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional AS.
Baca Juga: Israel Ajak Yahudi India “Pulang” ke Wilayah Jajahan Zionis di Palestina
Keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk mengekang program imigrasi kemanusiaan, yang diklaim telah dieksploitasi oleh oknum-oknum jahat dan diperpanjang terlalu lama meskipun TPS dimaksudkan bersifat sementara. Pemerintah juga berargumen bahwa program tersebut mendorong imigrasi ilegal.
TPS dibentuk pada 1990 untuk memberikan izin kerja sementara dan perlindungan dari deportasi kepada imigran dari negara-negara yang menghadapi konflik bersenjata, bencana lingkungan, atau keadaan darurat lain yang membuat kepulangan mereka tidak aman. Program ini diperluas secara signifikan di bawah mantan Presiden Joe Biden. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tornado Rusak 100 Rumah di Houston, 28 Ribu Warga Sempat Tanpa Listrik
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur