Trump Sebut Pemecatan Pegawainya Dapat Menghemat Anggaran Hingga USD 50 Juta

Widi Kusnadi Editor : Rana Setiawan - 31 detik yang lalu

31 detik yang lalu

0 Views

Washington, MINA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut, pemecatan 10.000 pegawai pemerintahannya dapat menghemat anggaran hingga USD 50 Juta.

Sejak ia dilantik pada Januari lalu, Trump berkomitmen melakukan efisiensi anggaran pemerintah federal. Ia membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency atau DOGE) dan menunjuk Elon Musk sebagai kepala departemen tersebut, Al-Jazeera melaporkanya, Ahad (16/2).

Pada Kamis (13/2) lalu, Trump mengumumkan pemecatan hampir 10.000 pegawai pemerintah federal Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi anggaran negara.

DOGE diberi mandat untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, serta merestrukturisasi lembaga-lembaga federal. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menawarkan program pensiun dini kepada pegawai federal, yang menghasilkan sekitar 75.000 pegawai menerima tawaran tersebut.

Pemecatan terbaru ini terutama menargetkan pegawai yang masih dalam masa percobaan dengan pengalaman kerja kurang dari satu tahun, yang memiliki perlindungan kerja lebih sedikit.

Departemen yang terdampak termasuk Departemen Urusan Veteran, Keamanan Nuklir, dan Internal Revenue Service (IRS). Pemangkasan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan layanan penting, seperti pencegahan kebakaran hutan dan administrasi pajak, terutama menjelang musim sibuk pengajuan pajak.

Selain itu, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan DOGE untuk mempertimbangkan penghapusan beberapa lembaga federal dan membatasi perekrutan hanya untuk posisi-posisi yang dianggap esensial.

Perintah ini menetapkan bahwa untuk setiap empat pegawai yang keluar, hanya satu yang akan digantikan, dengan pengecualian untuk personel di bidang keamanan nasional, keselamatan publik, penegakan hukum, dan imigrasi.

Langkah-langkah ini telah memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen dari kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa pemecatan massal dan restrukturisasi dapat mengganggu fungsi pemerintahan dan menurunkan moral pegawai.[]

Mi’raj News Agency (MINA)