Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah satu dari sedikit pemimpin Barat yang paling keras mengecam Myanmar terkait penindasan terhadap warga Rohingya. (RTE)
New York, MINA – Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan empat negara lainnya telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan pekan depan untuk membahas kekerasan yang sedang berlangsung di Rohingya, Myanmar.
Tujuh negara tersebut termasuk Mesir, Kazakhstan, Senegal, dan Swedia menginginkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk memberikan briefing kepada dewan mengenai kampanye militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.
Menurut sebuah surat permintaan yang dilihat media, Jumat (22/9), pihak Kepresidenan Ethiopia mengatakan mereka sedang mengadakan konsultasi untuk menetapkan waktu pertemuan tersebut, The New Straits Times melaporkan, Sabtu (23/9).
PBB mengatakan lebih dari 420.000 orang Rohingya telah melarikan diri untuk keamanan ke Bangladesh dalam menghadapi kampanye tentara di Rakhine yang mencakup insiden pemerkosaan dan pembakaran desa-desa.
Baca Juga: Prancis dan Spanyol Tuntut Pembatasan Hak Veto PBB untuk Keadilan di Gaza
Operasi militer tersebut dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh gerilyawan Rohingya di pos polisi pada 25 Agustus.
Dewan Keamanan telah menyerukan diakhirinya kekerasan tersebut namun organisasi hak asasi manusia mengatakan eksodus orang Rohingya terus berlanjut, yang memicu kemarahan internasional.
PBB telah menggambarkan operasi militer tersebut sebagai sebuah aksi ‘pembersihan etnis’ dan Presiden Perancis Emmanuel Macron menggambarkannya sebagai ‘genosida’.
“Kita harus mengutuk pemurnian etnis yang sedang berlangsung dan bertindak,” tegas Macron. (T/R11/P2)
Baca Juga: Pengadilan Kembali Tolak Pengurangan Jadwal Sidang Korupsi Netanyahu
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Aktivis Prancis Desak Macron Hentikan Kerja Sama Militer dengan Israel
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur