Khartoum, MINA – Delegasi Uni Eropa untuk Sudan pada Jumat (7/1) menyerukan penyelidikan atas kematian dan kekerasan yang terjadi selama protes di Sudan sejak kudeta militer tahun lalu.
“Uni Eropa menegaskan kembali perlunya penyelidikan independen atas semua kematian dan kekerasan terkait, dan menyerukan agar para pelaku dimintai pertanggungjawaban,” kata delegasi dalam sebuah pernyataan. Anadolu Agency melaporkan.
“Serangan terhadap rumah sakit, penahanan aktivis dan jurnalis, pemadaman komunikasi, juga harus dihentikan,” tegasnya.
Komite perlawanan telah mengeluarkan seruan publik untuk mengadakan demonstrasi putaran baru di ibu kota dan kota-kota lain untuk menuntut pemerintahan sipil penuh.
Baca Juga: Australia, Selandia Baru, dan Kanada Desak Gencatan Senjata di Gaza
Sudan berada dalam kekacauan sejak 25 Oktober 2021 ketika militer Sudan membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Sebelum pengambilalihan militer, negara itu diperintah oleh dewan berdaulat yang terdiri dari pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.
Hamdok mengundurkan diri pada 2 Januari, enam minggu setelah ia kembali ke jabatannya dalam kesepakatan dengan para pemimpin kudeta. Namun gerakan pro-demokrasi menolak kesepakatan itu. (T/Hju/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kelompok Pro Palestina di Prancis Rencanakan Aksi Protes di Pembukaan Olimpiade Paris 2024
MINA Arabic
MINA PH