Ulama Karnataka Usulkan Pemakaian Dupatta sebagai Jalan Tengah bagi Siswi Muslim

Bengaluru, MINA – Setelah Pengadilan Tinggi Karnataka menetapkan larangan Jilbab di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri, serta penolakan Mahkamah Agung untuk mendaftarkan petisi cuti khusus untuk sidang awal, para pemimpin Muslim meningkatkan upayanya untuk menemukan jalan tengah atas masalah tersebut.

Dikutip dari Awaz The Voice, para pemimpin Muslim telah mengambil inisiatif untuk berbicara kepada pemerintah dan menyarankan agar pemerintah setuju untuk mengizinkan siswi menutupi kepalanya dengan dupatta, selendang yang dikenakan di kepala wanita India.

Pembicaraan antara pemerintah pimpinan Ketua Menteri Bsavraj Bommai dan para pemimpin Muslim terus berlanjut. Kelompok Muslim telah memilih pemimpin oposisi, Ketua Partai Kongres di DPRD Karnataka, Siddaramaiah, sebagai lawan bicara.

Pertemuan penting cendekiawan Muslim dan Ulama negara bagian diadakan di Logistik Darul Uloom Sabeel di Bengaluru pada Rabu malam (23/3). Siddaramaiah diundang dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan itu dipimpin oleh Maulana Sagir Ahmed Rashadi, Amir Shariat dari Karnataka.

Dalam pertemuan tersebut, seruan dibuat untuk Sidahramaia atas nama umat Islam untuk menempatkan sudut pandang mereka di Majelis Negara dan pemerintah, serta mencoba untuk mendapatkan izin bagi gadis-gadis untuk menutupi kepala mereka dengan dupatta di sekolah dan perguruan tinggi.

Maulana Sagir Ahmed Rashdi mengatakan, dupatta termasuk dalam aturan berpakaian sekolah-perguruan tinggi. Pemerintah hanya harus mengizinkan anak perempuan untuk menutupi kepala mereka dengan dupatta. Hal ini, menurutnya, juga tidak akan melanggar perintah Pengadilan Tinggi Karnataka sekaligus membantu para gadis yang sudah terbiasa berhijab agar tidak merasa canggung.

Selain itu, umat Islam juga menunggu putusan Mahkamah Agung.

Delegasi Muslim dari Karnataka juga menemui mantan Ketua Menteri HD Kumaraswamy untuk mencari jalan tengah kontroversi hijab.

Gagasan di balik upaya para pemimpin Muslim adalah agar gadis-gadis yang menggunakan hijab tidak dilarang tampil di ruang Ujian ke-10 Dewan, yang akan diadakan di Karnataka mulai 28 Maret. Segera setelah ujian ke-12 akan dilakukan.

Dapat disebutkan bahwa setelah pelarangan jilbab-burqa, selendang safron, sebagian besar siswi perempuan berhijab memboikot kelas. Cendekiawan Muslim dan ulama merasa bahwa dalam situasi ini studi mereka akan menderita dan masa depan mereka dipertaruhkan.

Seorang pemimpin Muslim mengatakan kepada Awaz The Voice, jika masa depan pemuda terpengaruh, itu juga akan berdampak pada komunitas dan negara. (T/RI-1/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)