Jakarta, MINA – Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M Nur mengusulkan, pihaknya diajak dalam dialog bersama pemerintah terkait penyelesaian hal teknis penyelenggaraan umrah.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi informasi akan dibukanya kembali ibadah umrah bagi jamaah Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi beberapa waktu lalu.
“Sebagai Asosiasi yang membawahi bidang usaha ini, yang anggotanya penyelenggara semuanya, tentu kami memahami hal-hal teknis di lapangan,” ujar Firman saat dihubungi MINA melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (11/10) malam.
Ia berharap dalam pembahasan nanti, masukan-masukan dari AMPHURI akan memberikan kepastian layanan bagi jamaah.
Baca Juga: Workshop Kemandirian untuk Penyandang Disabilitas Dorong Ciptakan Peluang Usaha Mandiri
Sejauh ini, Indonesia dan Arab Saudi dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis.
Selain memberi masukan, dengan diikutkan dalam pembahasan, AMPHURI dapat memahami serta mensosialisasikan dengan detail ketentuan-ketentuan umrah kepada para penyelenggara dan jamaah.
“Jangan sampai nanti di lapangan terjadi sosialisasi yang kurang baik, sehingga ada pelanggaran-pelanggaran yang seyogyanya tidak terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, hal-hal teknis yang dibicarakan oleh kedua negara terkait penyelenggaraan umrah, diantaranya soal vaksinasi, vaksinasi booster, tentang PCR sebagai bukti persyaratan.
Baca Juga: Update Bencana Sukabumi: Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian
“Persyaratan yang paling dominan dan harus dilengkapi adalah vaksinasi yang sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Arab Saudi, ada empat jenis vaksin yang direkomendasikan yaitu, Moderna, AstraZeneca, Johnson, Pfizer,” tambahnya.
Sebelumnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Eko Hartanto, mengatakan keberangkatan jamaah Indonesia masih terkendala sinkronisasi antara aplikasi Indonesia Peduli Lindungi dan aplikasi milik Saudi, Tawakkalna.
“Permasalahan kita sekarang adalah Peduli Lindungi belum bisa dibaca oleh mesin barcode-nya petugas Saudi. Nah ini yang perlu kita sinkronkan, perlu kita integrasikan, agar saat nanti jamaah datang ke sini bisa masuk Masjidil Haram. Tanpa itu mereka tidak bisa bahkan shalat di Masjid Nabawi juga tidak bisa,” ujar Konjen dalam wawancara jarak jauh dengan MINA, Ahad (10/10) malam.
Ia mengungkapkan, saat ini pihak Saudi dan Indonesia terutama Kementrian Kesehatan kedua belah pihak sedang merampungkan pembahasan terkait dengan integrasi atau link antara aplikasi Peduli Lindungi dengan Tawakkalna. (L/RE1/RI-1)
Baca Juga: PSSI Anggarkan Rp665 M untuk Program 2025
Mi’raj News Agency (MINA)