USAID-IPNLF Perangi Illegal Fishing di Indonesia

(Foto: Youtube)

Jakarta, 13 Sya’ban 1438/10 Mei 2017 (MINA) – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan International Pole & Line Foundation (IPNLF) meluncurkan sistem elektronik dokumentasi dan penelusuran (catch documentation and traceability/CDT) hasil tangkap ikan tuna untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan (illegal, unreported and unregulated – IUU) serta penipuan makanan laut di Indonesia, negara penghasil ikan tuna terbesar di dunia.

Sistem CDT akan mendukung pengumpulan data produk tuna, termasuk legalitas dan pergerakan produknya dari sejak penangkapan hingga sampai kepada konsumen, demikian keterangan pers yang diterima MINA, Rabu (10/5).

Penangkapan ikan berlebihan ditambah dengan IUU dan praktik penangkapan ikan yang destruktif akan merusak kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menyebabkan hasil perikanan menurun, atau bahkan habis. Pengumpulan data yang tepat mengenai penangkapan ikan secara ilegal seringkali menjadi tantangan, dan diperkirakan kerugian ekonomi terkait dengan IUU di Indonesia adalah sekitar tiga miliar dolar per tahun.

“Sistem elektronik yang baru memungkinkan nelayan, pemerintah, dan perusahaan makanan laut mengetahui bagaimana, kapan, di mana, dan berapa banyak tuna yang ditangkap di Indonesia, yang pada akhirnya akan membantu memastikan legalitas asal ikan dari sejak ditangkap hingga dikonsumsi. Informasi penting ini juga menjadi masukan bagi strategi pemerintah Indonesia untuk mengelola kelestarian sumber daya kelautannya,” kata Principal Officer USAID ASEAN Erin McKee.

“Amerika Serikat bersama dengan mitra kami IPNLF berkomitmen untuk memajukan praktik perikanan yang berkelanjutan di Indonesia karena kami tahu bahwa pasokan tuna yang menipis dapat berdampak buruk pada penghidupan nelayan Indonesia dan pasokan makanan laut dunia,” tambahnya.

Indonesia merupakan negara yang banyak mengekspor produk perikanan ke Amerika Serikat, yang mengimpor lebih dari 40.000 ton tuna, kepiting, dan kakap Indonesia pada tahun 2016, dan penelusuran telah menjadi bagian integral dari komitmen pasar di seluruh dunia.

Penelusuran mendukung permintaan yang luas akan adanya informasi yang lengkap dan dapat diverifikasi tentang asal-usul ikan. Sistem ini juga memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperkuat manajemen perikanan, meningkatkan kondisi pekerja penangkapan ikan, dan menyediakan pendekatan berbasis pasar untuk mencegah penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan.

“Kemitraan kami dengan USAID memastikan bahwa kami dan para mitra kami dapat membantu meningkatkan perikanan tuna di daerah pesisir dengan cara yang berkelanjutan,” kata Martin Purves, Managing Director IPNLF.

“Dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli, sistem CDT akan memberikan dukungan yang tak ternilai untuk perikanan pesisir yang kami tangani, memungkinkan masyarakat pesisir mempertahankan standar hidup yang layak dan melindungi persediaan ikan dan habitat laut penting untuk masa depan,” ujarnya.

Sistem CDT akan diuji coba di beberapa lokasi di Indonesia dan Filipina sebelum diperluas ke seluruh kawasan ASEAN. CDT merupakan satu dari berbagai inisiatif AS dalam mendukung ASEAN dan 10 negara anggotanya.

Amerika Serikat bermitra dengan ASEAN untuk mendukung integrasi ekonomi, memperluas kerja sama maritim, membina para calon pemimpin, mempromosikan kesempatan bagi perempuan, dan mengatasi tantangan transnasional.

Melalui kerja sama USAID dengan ASEAN, Amerika Serikat membantu mengatasi akar penyebab kemiskinan dan membantu stabilitas serta meletakkan dasar bagi kemakmuran dan keamanan. Amerika Serikat dan ASEAN merayakan 40 tahun kemitraan pada tahun 2017, menandai kerjasama yang semakin mendalam di bawah Kemitraan Strategis AS-ASEAN. (L/R11/R01)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)