Usulan Pembukaan Prodi dan PT Sepanjang Tahun

Jakarta, MINA – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan memperbanyak periode usulan pembukaan program studi (prodik) dan pendirian perguruan tinggi.

Pada tahun 2018 periode usulan dibuka setiap tiga bulan sekali atau empat kali setahun (Januari, Maret, Juli, dan Oktober). Nantinya periode usulan akan dibuka sepanjang tahun.

“Pak Menteri masih ingin dipercepat. Tak usah menunggu bulan-bulanan. Pokoknya ada pendaftaran dibuka setiap saat dalam satu tahun, tak usah menunggu tiga bulan. Pokoknya ada, kemudian itu diproses,” ungkap Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Suwignjo di Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (28/8).

Ia mengungkapkan, Ditjen Kelembagaan masih mempersiapkan sumber daya untuk merealisasikan target tersebut.

Berdasarkan prengalaman yang sudah-sudah, ia berharap diterimanya usulan sepanjang tahun akan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dengan mengikuti semua persyaratan dalam pembukaan program studi, karena ada perguruan tinggi yang usulannya diminta direvisi pada periode berikutnya, namun revisi tersebut tidak dilakukan.

“Yang dilakukan beberapa teman-teman PTS itu adalah tidak diapa-apakan, kemudian dimasukkan lagi. Nanti lapornya saya sudah mengajukan usulan prodi sudah tiga tahun, tidak diberi izin. Karena memang belum memenuhi, diberikan izin itu bukan dari lamanya, tapi apakah syarat-syaratnya sudau dipenuhi atau belum,” ungkap Patdono.

Laporkan kalau ada penyuapan

Selanjutnya ia juga menyoroti laporan adanya penyuapan dalam usulan terkait perguruan tinggi. Ia menyatakan akan terbuka terhadap laporan dari masyarakat, selama memang ada bukti terhadap laporan penyuapan tersebut.

“Setiap kali saya sudah minta tolong diberikan buktinya, supaya saya bisa memberikan sanksi. Saya sampaikan di depan anak buah saya, dan di depan wartawan, kalau bisa memberikan bukti bahwa anak buah saya meminta uang atau menerima uang, saya kasih hadiah gaji saya dua bulan, lima setengah juta dikali dua, 11 juta,” ungkap Patdono.

Patdono ingin memastikan Ditjen Kelembagaan Ipten dan Dikti bebas dari penyuapan dan semua usulan program studi bisa diusulkan semua perguruan tinggi sesuai persyaratan hukum dan akreditasi.

“Di setiap lantai di Kemenristekdikti kan sudah ada woro-woro, setiap layanan di Ristekdikti tidak membutuhkan biaya dan ini bukan lips service, tapi sesuatu yang betul-betul kita programkan,” terangnya.

Patdono menargetkan dalam FKP 2018 ini, ada perbaikan dari setiap direktorat yang berada di Ditjen Kelembagaan.

“Masing-masing (direktur) eselon II harus punya catatan, ini yang harus diperbaiki di tahun ini. Sehingga, tahun depan kita bisa mengecek apakah masukan yang kita dapatkan berdasarkan FKP ini betul-betul diperhatikan,” papar Patdono. (R/R09/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)