Damaskus, MINA – Utusan PBB untuk Suriah mengadakan pembicaraan di Damaskus pada Ahad (17/3) dengan Menteri Luar Negeri Walid Muallem, yang menekankan perlunya solusi politik yang dipimpin Suriah untuk perang delapan tahun yang menghancurkan negara itu.
Diplomat Norwegia Geir Pedersen membahas upaya untuk menemukan penyelesaian politik untuk konflik, termasuk langkah-langkah untuk membentuk komisi yang bertugas menyusun konstitusi pascaperang, kata media pemerintah.
Muallem menyatakan kesiapan Suriah untuk bekerja sama dengan Pedersen untuk memfasilitasi solusi politik, kata kantor berita resmi SANA.
Namun dia mengatakan proses politik, termasuk pembicaraan mengenai konstitusi baru, harus “dipimpin oleh Suriah.”
Baca Juga: Bahas Krisis Regional, Iran Agendakan Pembicaraan dengan Prancis, Jerman, Inggris
“Konstitusi dan semua hal yang terkait dengannya adalah masalah kedaulatan yang harus diputuskan oleh warga Suriah sendiri tanpa campur tangan pihak asing,” kata Muallem dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh SANA.
Pedersen tiba di Damaskus pada Ahad dalam kunjungan kedua sejak ia memangku jabatannya pada Januari.
Bulan lalu sang utusan mengatakan di Jenewa ia melihat komite konstitusi sebagai “pembuka pintu potensial untuk proses politik.”
Ia menunjukkan resolusi yang diadopsi pada 2015 yang menyerukan pembentukan konstitusi baru diikuti oleh pemilihan yang diawasi PBB.
Baca Juga: Serangan Hezbollah Terus Meluas, Permukiman Nahariya di Israel Jadi Kota Hantu
Sikap di Dewan Keamanan PBB masih sangat terpecah atas langkah maju di Suriah, tempat perang memasuki tahun kesembilan pekan lalu dengan lebih dari 370.000 orang tewas.
Rusia yang memegang hak veto, pendukung utama Presiden Bashar al-Assad, telah mengambil peran utama dalam upaya diplomatik melalui apa yang disebut kelompok Astana dengan Iran dan Turki yang sebagian besar telah mengesampingkan diplomasi PBB. (T/R11/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Jajak Pendapat: Mayoritas Warga Israel Dukung Gencatan Senjata dengan Lebanon