Wapres: BPKH-Kemenag Perlu Bersinergi Kelola Keuangan Haji

Jakarta, MINA – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, dalam mengelola keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus memegang prinsip akuntabel dan penuh tanggung jawab, untuk itu BPKH perlu bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu disampaikan Ma’ruf saat membuka Rapat Kerja BPKH 2019 dengan mengusung tema “Meningkatkan Sinergi Kelembagaan Dalam Investasi Langsung” di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No.6, Jakarta Pusat, Rabu (18/12), demikian dikutip dari laman wapresri.go.id.

“Saya mendorong BPKH lebih progresif dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan dan investasi keuangan haji, agar mendapatkan nilai manfaat secara signifikan bagi jamaah haji Indonesia,” katanya.

Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu juga melaporkan, penyelenggaraan Rapat Kerja BPKH ke-2 2019 merupakan upaya meningkatkan sinergi kelembagaan BPKH dengan Pemerintah.

Baca Juga: Terakreditas A, MER-C Training Center Komitmen Gelar Pelatihan Berkualitas

Menurutnya, sebagai upaya meningkatkan investasi harus melalui sinergi, keberhasilan investasi dilandasi oleh kepercayaan.

Untuk itu sesuai dengan visi, BPKH menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji.

“Tahun ini BPKH mencapai angka tertinggi sekitar 700 ribu jiwa. Tahun depan kami berharap mempertahankannya atau kalau bisa ditingkatkan. Semakin banyak jamaah yang mendaftar, semakin besar tanggung jawab yang kami emban dalam pengelolaan jamaah haji sekaligus semakin tinggi kepercayaan yang diamanatkan kepada kami,” jelasnya.

Sementara, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan haji, yaitu jumlah kuota haji Indonesia di tahun 2020 adalah 221 ribu jemaah haji, dengan persentasi kuota jamaah haji reguler 204 ribu dan haji khusus 17 ribu.

Baca Juga: Tiba di Inggris, Presiden Prabowo Hadiri Undangan Raja Charles III

“Kami juga akan menambah kuota cadangan haji menjadi 10 persen, dan berharap tidak ada tambahan biaya haji meski tahun depan pengurusan visa dikenakan biaya, serta peningkatan pelayanan Fast track saat pemulangan jamaah haji karena sangat membantu. Selain itu kita akan menggunakan bandara Kertajati untuk pemberangkatan haji tahun 2020,” ujarnya. (R/hju/Ais/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Syubban Jambi Kibarkan Bendera Palestina di Puncak Gunung Dempo