Buones Aires, MINA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sebagai forum yang mewakili dua pertiga populasi dunia, negara-negara G20 harus mendorong pengembangan model bisnis digital untuk percepatan pertumbuhan inklusif dan peningkatan distribusi pendapatan.
Menurutnya, negara anggota G20 juga harus meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan makro ekonomi untuk meminimalisir efek negative spillover di tengah pertumbuhan ekonomi global yang masih tidak merata, proteksionisme dagang, dan persaingan geo-politik yang sedemikian ketat.
Untuk itu, lanjut Wapres JK, anggota G20 harus memiliki komitmen bersama menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
“G20 harus dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan memelihara stabilitas dan keterbukaan ekonomi. Dan yang lebih penting lagi, kita harus mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Wapres JK dalam pidatonya mewakili Pemerintah Indonesia pada KTT G20 di Buenos Aires, Jumat (30/11), demikian laporan SetWapres.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Meskipun era digital telah mengubah kehidupan, namun kata Wapres, kita harus memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Inisiatif Indonesia yaitu Inclusive Digital Economy Accelerator Hub atau IDEA Hub, telah diakui oleh G20 sebagai platform untuk berbagi informasi dan sarana promosi model bisnis ekonomi digital dan inovasi,” imbuhnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sarana promosi model bisnis ekonomi digital harus fokus pada ekonomi berbagi, peningkatan keterampilan digital tenaga kerja, dan inklusi keuangan.
Wapres meyakini bahwa model bisnis ekonomi digital dapat menciptakan pertumbuhan inklusif peningkatkan kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang lebih baik.
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
“Indonesia juga telah mengimplementasikan beberapa kebijakan terkait, termasuk insentif pajak untuk investasi, dan membuka taman sains dan teknologi, serta memprioritaskan pembangunan teknologi finansial,” terangnya.
Wapres juga meyakini masih terdapat banyak tantangan, di antaranya adalah pajak e-commerce dan pekerjaan masa depan.
Namun demikian, sambung Wapres, Indonesia sangat optimistis dengan penggunaan teknologi dalam mengangkat kerjasama G20 ke era baru yang lebih tinggi, dan memastikan bahwa kerja sama G20 bermanfaat langsung bagi masyarakat dengan memelihara stabilitas dan keterbukaan ekonomi.
“Bersama-sama, kita dapat menanggulangi berbagai masalah global tanpa harus menciptakan distorsi baru, memilih antara pemenang dan pecundang, atau menyebabkan kerugian ekonomi,” tambahnya.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Wapres JK disertai Ibu Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan terbatas berada di Buenos Aires, Argentina, sejak Rabu (28/11), menghadiri Pertemuan KTT G20 yang digelar pada 30 November-1 Desember 2018.
G20 merupakan forum utama kerja sama ekonomi internasional negara-negara tergolong maju, yang memiliki posisi strategis. Hal itu karena G20 secara kolektif mewakili 85% GDP dunia, 75% perdagangan global dan 2/3 penduduk dunia.
Pertemuan G20 membahas berbagai isu global, di antaranya ekonomi dan keuangan global, infrastruktur, investasi, energi, pembangunan, perdagangan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, digitalisasi dan antikorupsi, kesehatan, kemitraan dengan Afrika, kesetaraan gender, pengungsi dan terorisme.
Baca Juga: Joe Biden Marah, AS Tolak Surat Penangkapan Netanyahu
KTT ini rencananya dihadiri 19 negara G20 dan Uni Eropa, 7 negara undangan serta 10 wakil organisasi internasional.(R/R01/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Inggris Hormati Putusan ICC, Belanda Siap Tangkap Netanyahu