Jakarta, MINA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong para Dewan Pengawas Syariah (DPS) terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Hal tersebut diperlukan merespons permasalahan ekonomi yang terus berkembang dalam kehidupan.
“Kita memasuki era distrupsi dimana adanya kemajuan di bidang digital. Ini harus direspons secara serius oleh para regulator yang di dalamnya termasuk juga DPS,” kata Wapres dalam kegiatan Ijtima’ Sanawi DPS ke-19, Jum’at (13/10).
Menurutnya, gelaran Ijtima’ Sanawi menjadi forum penting yang harus diikuti oleh DPS. Sebab, forum ini merupakan wadah evaluasi capaian dan penetapan target ke depan, ruang bertukar gagasan serta praktik terbaik dalam rangka memajukan ekonomi adn keuangan syariah di Indonesia.
Wapres berharap kesempatan Ijtima’ Sanawi dapat dimaksimalkan oleh para DPS untuk meningkatkan dan menggali kapasitas juga kompetensi.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Wapres juga menilai DPS harus menjadi orang yang paling paham terkait manhajul ifta. Begitu pula tanggung jawab lain yang diberikan kepada DPS yaitu memastikan fatwa yang dikeluarkan DSN MUI dapat dijalankan dan diimplementasikan yang di perusahaan yang mereka awasi.
“Pentingnya upgrade diri secara terus menerus bagi DPS merupakan suatu kewajiban. Ini juga merespons ketika DPS di lapangan kerap dituntut untuk memberikan keputusan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
Tak hanya meningkatkan kapasitas dan kompetensi, Kiai Ma’ruf Amin juga mendorong agar para pengusaha lahir dari kalangan muslim. Belakangan, hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pegiat ekonomi syariah di Indonesia.
Lebih lanjut, literasi terkait ekonomi syariah tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan. Wapres menegaskan literasi menjadi pondasi awal pijakan kokohnya ekonomi syariah di suatu tempat.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
“Mulai dari kapasitas DPS, para pelaku usaha muslim, serta literasi harus terus ditingkatkan. Semoga pertemuan ini menghasilkan berbagai rumusan dan langkah kongkrit tentang ekonomi dan keuangan sayriah di Indonesia,” katanya. (R/R4/P2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon