Wapres: Pesantren Miliki Potensi Besar Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Tasikmalaya, MINA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, sebagai pusat pendidikan dan dakwah, yang jumlahnya mencapai hampir 29 ribu dan tersebar di berbagai tempat di Tanah Air, memiliki potensi besar dan mempunyai fungsi strategis di dalam pendampingan untuk mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Ma’ruf saat meresmikan pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Selasa (8/6).

BWM ini merupakan upaya bersama pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong pengembangan usaha mikro syariah serta pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren.

“[Semoga] Bank Wakaf Mikro (BWM) di Pesantren Cipasung ini dapat segera beroperasi mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di pesantren sekaligus mendorong peran pemberdayaan sosial ekonomi Pesantren Cipasung bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Wapres saat menyampaikan sambutan, demikian dikutip dari laman resmi kepresidenan.

Menurutnya, sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, BWM didirikan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal serta berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pesantren dengan pola pendampingan.

Dengan konsep tersebut, kata Ma’ruf, BWM diharapkan dapat secara nyata mendukung upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Target nasabah pembiayaan BWM adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal. BWM hadir sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah agar nantinya naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu mengakses lembaga keuangan formal dengan persyaratan pembiayaan yang lebih komplek, jadi sebagai anak tangga,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres mendorong pengembangan BWM untuk masuk ke dalam ekosistem digital.

“Upaya pengembangan digitalisasi mulai dari proses layanan, pemasaran produk, sampai pengawasan diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya kelembagaan BWM yang profesional, akuntabel, serta mampu menghasilkan wirausahawan yang sukses dan mandiri dalam mengakses pasar berbagai produknya,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya akselerasi pengembangan BWM.

Diungkap Wapres, ia telah meminta Kementerian/Lembaga untuk menyusun skema optimalisasi penggunaan APBN untuk dana bergulir, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan program BWM ini sekaligus merupakan platform bagi pondok pesantren yang selama ini fokus pada akidah dan dakwah pendidikan, untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam dakwah ekonomi.

Sinergi antara BWM dan Balai Latihan Kerja (BLK) di Pondok Pesantren Cipasung ini, imbuhnya, akan dapat menjadi inkubator dalam penciptaan dan peningkatan kapasitas bagi usaha mikro masyarakat, melalui dukungan pendanaan dan pendampingan usaha.

“Kami harapkan BWM di Ponpes Cipasung ini memberikan manfaat kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar pesantren dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Wimboh.

Wimboh mengatakan, pendirian BWM ini merupakan bentuk kontribusi OJK dan industri jasa keuangan dalam menyukseskan program-program pembiayaan dari pemerintah untuk kegiatan usaha mikro yang telah ada sebelumnya, seperti UMi, Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Nelayan, dan lainnya.

Hingga Juni ini telah berdiri 61 BWM di berbagai daerah dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 45 ribu lebih nasabah dan total pembiayaan Rp67,4 miliar.

Peresmian BWM ini dilakukan bersamaan dengan acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan dan Peresmian BLK Komunitas Tahun 2020. Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (R/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)