Jakarta, MINA – Wakil Presiden RI Maruf Amin mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah). Kedua peran ini harus terus dilanjutkan. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah strategis yang dimiliki MUI.
“Hari ini saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI melakukan perbincangan masalah-masalah ke-MUI-an agar program-program MUI terus hidup, baik yang menyangkut shadiqul hukumah (mitra pemerintah), supaya program kemitraan dengan pemerintah lebih diperjelas dalam aspek-aspek yang memang terkait dengan MUI, dan juga program yang disebut khadimul ummah (melayani umat),” kata K.H. Maruf Amin dalam keterangannya di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (28/6).
Selain itu, ia juga menanggapi isu-isu terkini perihal kelangkaan harga daging kurban akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Ia mengemukakan, pemerintah akan menjaga kecukupan stok daging kurban dengan mendatangkan dari daerah-daerah yang tidak terkena wabah PMK. Upaya tersebut tentu diikuti dengan pengendalian dari sisi harga.
Baca Juga: Cinta dan Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa Harus Didasari Keilmuan
“Pemerintah membantu agar kurban-kurban yang memang kekurangan itu bisa cukup dan mengendalikan harganya,” tuturnya.
Kaitan hal tersebut, lanjut Wapres, pihak MUI pun sudah mengeluarkan fatwa mengenai panduan pelaksanaan ibadah kurban di tengah wabah PMK, salah satunya, dengan memperbolehkan hewan yang terkena PMK bergejala klinis ringan sebagai daging kurban.
“Untuk kurban, kalau ringan, menurut fatwa MUI ya, masih bisa dipakai,” tegasnya.
Rapat yang digelar di MUI dihadiri oleh sejumlah pimpinan MUI, antara lain Marsudi Syuhud, Basri Bermanda, M. Cholil Nafis, M. Asrorun Ni’am Sholeh, dan Amirsyah Tambunan.(R/RA1/P1)
Baca Juga: Lewat Wakaf & Zakat Run 2024, Masyarakat Diajak Berolahraga Sambil Beramal
Miraj News Agency (MINA)