Wapres: Tingkat Literasi Keuangan Syariah Indonesia Masih Rendah

Jakarta, MINA – Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional Indonesia baru mencapai 8,93 persen, sedangkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah Nasional adalah 9,1 persen.

“Maka perlu untuk melakukan perluasan terkait layanan keuangan syariah khususnya yang menggunakan basis teknologi digital, agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia menikmati, utamanya kepada mereka yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal,” kata Maruf saat memberikan sambutan dalam Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Bersama Layanan Syariah LinkAja, dalam zoom virtual, Selasa (25/8).

Menurutnya, layanan ini seharusnya dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, untuk pengembangan dan pemasaran layanan syariah LinkAja. “Index tersebut mencerminkan bahwa kita perlu kerja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air,” tegas Maruf.

Ia menambahkan, dengan index inklusi yang masih rendah, memberikan peluang untuk melakukan perluasan layanan keuangan syariah khusus menggunakan basis teknologi digital pada lapisan masyarakat Indonesia.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah mengembangkan keuangan syariah. Maka diterbitkan peraturan presiden No 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah atau KNEKS yang secara khusus bertugas memperluas, mempercepat dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka memperkuat keuangan ketahanan ekonomi nasional,” jelasnya.

Maruf menjelaskan, fungsi KNEKS sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk skala nasional maupun internasional. juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara regulator, pemerintah, dan industri terkait ekonomi dan keuangan syariah guna menciptakan sistem ekonomi syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Semoga Layanan Syariah LinkAja bermanfaat secara luas dan tidak bersifat eksklusif, Namun masyarakat umum, sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” imbuh Maruf.

Maruf menerangkan, Pemerintah apresiasi upaya LinkAja pada hari ini dengan mengajak berbagai pihak mitra keuangan syariah untuk bersama-sama membangun dan memperkuat ekosistem digital syariah di Indonesia,

“Adanya sinergi berbagai pihak lintas sektor tentu sangat penting dalam pembangunan sarana prasarana yang dapat memperluas dan memperkuat ekosistem syariah di Indonesia. Semoga sinergi yang dibangun ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas agar digitalisasi dapat meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan Syariah,” pesannya. (L/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)