WUJUDKAN PERSATUAN, PEMERINTAH GAZA BEBASKAN ENAM KADER FATAH

ilustrasi. (Sumber: Ma’an News Agency)

Gaza City, 7 Rajab 1435/6 Mei 2014 (MINA) – Kementerian Dalam Negeri Palestina di Jalur Gaza memberikan pengampunan kepada enam warga kader gerakan Fatah yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan Palestina dan sedang menjalani hukuman.

Iyad Bezm, juru bicara kementerian itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan resminya, Senin malam, keputusan untuk melepaskan ‘tahanan keamanan’ datang dalam menanggapi pakta persatuan baru-baru ini yang ditandatangani antara Hamas dan Fatah.

Demikian Kantor Berita Palestina berbasis di Jalur Gaza, Al-Ray Media Agency melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Bezm menjelaskan, Perdana Menteri Ismail Haniyah memerintahkan pembebasan terpidana Fatah sejalan dengan rekomendasi dari Komite Rekonsiliasi Kebebasan Sipil yang bertemu beberapa hari lalu di Jalur Gaza.

Para tahanan yang dibebaskan diidentifikasi bernama Alaa Seyam, Jaber Nakhala, Kamal Buhaisi, Mohammed Abu Amra, Nayef Al-Sherafi, dan Abdul Rahman Khaddoreh.

Dua pekan lalu, kementerian dalam negeri membebaskan 10 narapidana dari gerakan Fatah yang ditahan dengan alasan keamanan, sesuai dengan instruksi dari Haniyah dan Menteri Dalam Negeri Palestina Fathi Hammad.

Langkah itu berlangsung menjelang kedatangan delegasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) ke Jalur Gaza, dengan gerakan Hamas, yang memerintah Jalur Gaza sejak tahun 2007.

Perjanjian rekonsiliasi sebelumnya dimediasi oleh Kairo dan Doha gagal membawa dua gerakan berpengaruh Palestina, Hamas dan Fatah, berjuang bersama-sama.

Pada 23 April 2014 lalu, PLO yang dipimpin Fatah dengan gerakan Hamas mengumumkan kesepakatan persatuan nasional untuk mengakhiri tujuh tahun perpecahan politik antara dua gerakan terbesar Palestina itu, dalam pemerintah persatuan nasional yang akan ditetapkan di tempat dalam waktu lima pekan.

Perpecahan antara Fatah dan Hamas dimulai pada tahun 2006, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina.

Pada tahun berikutnya, bentrokan meletus antara Fatah dan Hamas. Hamas kemudian mengendalikan Jalur Gaza dan gerakan Fatah mengendalikan wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Gerakan-gerakan Palestina telah membuat usaha yang gagal pada rekonsiliasi nasional selama bertahun-tahun, yang terakhir pada tahun 2012, saat mereka menandatangani dua perjanjian -satu di Kairo dan yang berikutnya di Doha- dengan banyak kesepakatan yang belum pernah diimplementasikan.(T/P02)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)