26 Mantan Diplomat Inggris Desak Pengakuan Negara Palestina

London, MINA – Sebanyak 26 mantan diplomat senior Inggris mendesak Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk secara resmi mengakui negara Palestina tanpa syarat.

Seruan tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang diterbitkan di surat kabar The Times pada Senin (7/7).

Para penandatangan surat itu termasuk tokoh-tokoh diplomatik terkemuka, di antaranya Sir Dominick Chilcott (mantan duta besar Inggris untuk Turkiye), Peter Millett (untuk Libya), dan Lord Andrew Green (untuk Arab Saudi).

Mereka bergabung bersama diplomat senior lainnya seperti Sir William Patey (mantan dubes untuk Afghanistan), serta tiga mantan perwakilan Inggris untuk PBB: Peter Jenkins, Sir Jeremy Greenstock, dan Lord David Hannay.

Dalam surat tersebut, para mantan diplomat menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina merupakan langkah mendesak untuk menegaskan kembali prinsip keadilan dan hukum internasional dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

“Ketika Keir Starmer menerima Emmanuel Macron besok, mereka akan menegaskan kembali dukungan untuk Ukraina. Kita juga membutuhkan kesatuan sikap serupa terhadap Palestina dan Israel,” bunyi surat tersebut.

Para diplomat menegaskan pentingnya desakan gencatan senjata segera dan permanen di Jalur Gaza serta pengakuan tanpa syarat terhadap negara Palestina, demi menegakkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri berdampingan dengan Zionis Israel.

“Inggris dan Prancis memiliki peran penting dalam memimpin dukungan global, termasuk di antara negara-negara Persemakmuran dan Eropa. Dunia perlu diyakinkan bahwa ada alternatif berbasis hukum terhadap kebijakan ekstrem Zionis Israel yang diwakili oleh Netanyahu: hidup dengan pedang,” tulis mereka.

Namun, surat tersebut memicu kritik dari kalangan pro-Israel. Lord Ian Austin, utusan perdagangan Inggris untuk Zionis Israel, mengecam isi surat karena tidak menyebutkan serangan 7 Oktober dan peran Hamas.

Ia juga mengingatkan bahwa ribuan pekerjaan di Inggris bergantung pada perdagangan dengan entitas penjajah tersebut.

Pada bulan Mei, Inggris menangguhkan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Zionis Israel. Lord Austin kemudian melakukan kunjungan ke wilayah pendudukan untuk mempromosikan bisnis bilateral.

Sebelumnya, Prancis dilaporkan tengah bersiap untuk mengakui negara Palestina secara sepihak dalam konferensi besar PBB tentang solusi dua negara yang dijadwalkan pada 17 Juni lalu di New York. Konferensi ini rencananya digelar bersama Arab Saudi. Namun, acara tersebut akhirnya ditunda di tengah meningkatnya ketegangan antara Zionis Israel dan Iran.

Menteri Urusan Strategis Zionis Israel, Ron Dermer, mengancam bahwa jika Inggris dan Prancis melanjutkan pengakuan terhadap Palestina, maka pihaknya akan mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

Sumber diplomatik kepada Middle East Eye juga menyebutkan bahwa Amerika Serikat secara pribadi telah memperingatkan London dan Paris agar tidak mengambil langkah pengakuan sepihak. Tekanan ini disebut sebagai faktor utama di balik keputusan kedua negara untuk menunda pengakuan tersebut.[]

Mi’raj News Agency (MINA)