Jakarta, MINA – Menteri luar negeri dari 16 negara mayoritas Muslim mendesak negara-negara lain untuk mengikuti langkah Inggris dan Australia, dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perluasan permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam pernyataan bersama, para menteri menyerukan agar sanksi tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga individu yang membantu pelaksanaan rencana pembangunan permukiman dan aneksasi Israel. Palestina, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Turkiye, Pakistan, dan Indonesia termasuk di antara penandatangan pernyataan tersebut, dikutip dari Al Mayadeen, Sabtu (21/11).
Desakan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband pada Selasa (17/11) mengumumkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang bergerak di bidang konstruksi, pengembangan properti, dan arsitektur. Pengumuman tersebut disampaikan tak lama sebelum pemerintah Israel mengumumkan tender proyek permukiman E1.
Israel kemudian menunda tender proyek tersebut beberapa jam setelah pengumuman, dengan menyatakan bahwa tender akan diterbitkan setelah pemerintahan baru mulai menjabat. Namun, pejabat Israel membantah penundaan itu berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan.
Baca Juga: Kehancuran 95% Fasilitas di Gaza Melumpuhkan Ekonomi
Miliband juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak mengikuti tender proyek E1, yang dinilai berdampak terhadap prospek pembentukan negara Palestina.
“Melindungi solusi dua negara adalah bintang utara dari pendekatan pemerintah ini. Itu sebabnya pesan saya tentang E1 jelas: jangan menawar, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari kehancuran solusi dua negara,” ujarnya.
Dalam pernyataan yang sama, para menteri juga menyambut sanksi Inggris terhadap Tzav 9, kelompok sayap kanan Israel yang dituduh menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan kelompok tersebut mengorganisasi aksi blokade di sejumlah penyeberangan, pelabuhan, dan jalan yang dilalui konvoi bantuan makanan, air, dan bahan bakar menuju Gaza. Amerika Serikat sebelumnya juga menjatuhkan sanksi terhadap kelompok itu pada 2024.
Baca Juga: Sekjen Liga Arab Tekankan Bantuan Gaza Harus Masuk Tanpa Hambatan
Para menteri turut mengutuk agresi militer Israel yang terus berlangsung di Gaza dan mendesak implementasi segera rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri genosida.
Mereka menegaskan implementasi rencana tersebut harus memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga Palestina serta memungkinkan proses rekonstruksi Gaza berjalan. []
Baca Juga: 162 Negara Dukung Hak Rakyat Palestina Tentukan Nasib Sendiri
Mi’raj News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic