Jakarta, 4 Jumadil Awal 1435/5 Maret 2014 (MINA) – Untuk tampil cantik, banyak kaum wanita yang kini menggunakan maskara. Maskara yang beredar di pasaran selama ini terbuat dari bahan kimia dan bahan nabati yang aman digunakan.
Masalahnya, agar maskara tak mudah larut oleh air, pihak produsen biasanya menambahkan bahan lain yang membuat maskara ini tahan air. Pertanyaannya, secara syariah bolehkah perempuan muslim menggunakan maskara?, demikian Mi’raj News (MINA) melaporkan.
Pertanyaan ini mengemuka mengingat muslimah harus menjalankan sholat lima waktu dan salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudhu atau membasuh muka dan bagian lain yang disyaratkan.
Topik inilah menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Komisi Fatwa MUI, pada Rabu 5 Maret 2014 yang membahas laporan hasil audit LPPOM MUI terhadap 40 jenis produk dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal MUI. Dari 40 jenis produk tersebut ada yang berupa permohonan sertifikat baru, perpanjangan maupun pengembangan.
Baca Juga: Pemimpin Permukiman Ilegal Israel Kunjungi Gaza, Serukan Kelaparan Warga Palestina
Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Auditing dan SJH, Ir. Muti Arintawati, menjelaskan, dalam uji laboratorium LPPOM MUI, produk maskara yang diproduksi oleh PT Paragon Technology and Innovation (Wardah) itu ternyata tetap bisa ditembus air.
“Produk itu memang tak mudah larut oleh air, tapi tetap bisa ditembus air seperti halnya tinta pemilu yang sudah bersertifikat halal,” kata Muti Arintawati.
Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. Hasanuddin AF menyatakan, syarat sahnya sholat antara lain adalah dengan berwudhu, di mana muka, dan bagian tubuh lain yang ditentukan, harus terbasuh oleh air.
“Karena maskara tersebut, berdasarkan pengujian dari auditor LPPOM MUI masih bisa ditembus air, maka kami di Komisi Fatwa MUI sepakat meloloskan sertifikasi halal untuk produk maskara yang dilaporkan,” ujar Hasanuddin AF.
Baca Juga: Hilal Ahmar Palestina Evakuasi 40 Pasien dari Jalur Gaza
Dengan diterimanya laporan audit dari LPPOM MUI maka maskara dari Wardah dinyatakan berhak memperoleh sertifikat halal.
Ketika dihubungi Jurnal Halal, pihak Wardah menyatakan bahwa produk maskara yang diajukan sertifikasi halal ke MUI hingga kini belum diproduksi, karena menunggu kepastian fatwa dari MUI.
“Standar kami memang begitu, akan berproduksi setelah ada fatwa halal dari MUI, agar produk Wardah yang beredar memperoleh kepastian halal,” ujar Ria Indriati, auditor halal internal PT Paragon Technology and Innovation.
Muti Arintawati menyatakan, sedangkan untuk Maskara, tentu saja tidak serta merta boleh mengklaim halal karena kandungan dan proses produksinya harus diperiksa terlebih dahulu. “Bisa saja ada maskara lain yang menggunakan bahan yang tidak halal, atau produknya tidak tembus air,” ujarnya. (T/P012)
Baca Juga: Jawa Tengah Borong Enam Penghargaan Adinata Syariah 2026, Pemprov Siapkan Kawasan Industri Halal
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic