GERAKAN HAM DUNIA KECAM THAILAND

Paris, 24 Dzulqa’dah 1435/19 September 2014 (MINA) – Gerakan Hak Asasi Manusia se-Dunia (FIDH) meminta Thailand untuk menghentikan pelecehan dan tindakan sewenang-wenang yang menahan mahasiswa dan akademisi yang menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi.

FIDH dalam situsnya yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) mengatakan, pihaknya bersama Union for Liberty Sipil (UCL) meminta kepada Dewan Ketentraman dan Ketertiban Nasional (NCPO) melepaskan mereka yang ditangkap karena melakukan diskusi panel tentang demokrasi.

Polisi Provinsi Pathumthani menghentikan diskusi tersebut dan menangkap empat akademisi dan tiga mahasiswa yang menyelenggarakan acara tersebut pada Kamis (18/9) di utara Bangkok.

“Penangkapan mahasiswa dan akademisi kemarin adalah bukti tidak adanya intoleransi dari junta militer untuk setiap suara yang bersebrangan, ” kata Presiden FIDH Karim Lahidji.

Mereka diidentifikasi bernama Nithi Eeosiwong, Prajak Kongkirati, Janjira Sombatphunsiri, Chaowarit Chaosengrat (para Akademisi) dan Worrawut Wongsamart, Rattapon Supasopon, dan Sorrawit Serivivat (para mahasiswa) ditangkap selama presentasi di acara yang mengambil tema “Kelas Demokrasi: Jatuhnya diktator Asing ” di kampus Rangsit bergengsi Universitas Thammasat.

Tujuan dari acara ini adalah untuk membahas kematian rezim diktator di seluruh dunia. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke kantor polisi Klong Luang di mana mereka diinterogasi selama beberapa jam dan ditolak akses untuk mendapatkan perwakilan hukum. Mereka semua dibebaskan tanpa dikenakan biaya.

Sementara itu pada 2 September, NCPO memaksa aktivis HAM untuk membatalkan diskusi panel berjudul “Akses terhadap Keadilan di Thailand. Saat ini Tidak Tersedia”. Penyelenggara merencanakan untuk mengadakan acara publik di Klub Koresponden Asing Thailand di Bangkok untuk meluncurkan laporan yang merinci situasi HAM di Thailand selama 100 hari pertama pemerintahan militer. Tidak ada yang ditangkap pada kesempatan itu.

Dalam upaya untuk menahan semua perbedaan pendapat sejak merebut kekuasaan pada 22 Mei 2014, NCPO telah memanggil atau menahan secara sewenang-wenang sejumlah akademisi, penulis, dan wartawan.

Menurut Hukum Dialog Reformasi Hukum Internet (Ilaw), pada 13 September, militer dan polisi telah menangkap sedikitnya 280 orang, termasuk 105 sehubungan dengan damai demonstrasi anti-kudeta.(T/P004/R11)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)