DK PBB PERINGATKAN KESEPAKATAN DAMAI SUDAN SELATAN

New York, 15 Dzulqa’dah 1436/30 Agustus 2015 (MINA) – Dewan Keamanan (DK) PBB telah menyambut penandatanganan perjanjian damai bertujuan mengakhiri perang saudara Sudan Selatan dan DK memperingatkan tetap siap untuk memberlakukan embargo senjata pada negara jika kesepakatan itu runtuh.

Pernyataan 15 negara anggota DK itu datang saat oposisi Sudan Selatan dan tentara saling menuduh serangan yang muncul untuk merusak kesepakatan perdamaian yang rapuh, Presiden Salva Kiir enggan menandatangani hanya beberapa hari setelah pihak pemberontak menerimanya, Al-Jazeera melaporkan.

“Dewan Keamanan mengakui perjanjian ini adalah langkah pertama dalam membalikkan situasi politik dan ekonomi yang sulit, serta bencana kemanusiaan dan keamanan yang dihasilkan dari krisis ini,” kata Dewan pada Jumat (28/8).

Dewan meminta para pihak untuk sepenuhnya melaksanakan kesepakatan, demikian laporan IINA News yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad (30/8).

Pernyataan itu termasuk ancaman kepada siapa pun yang merusak perjanjian. Ini berbicara tentang kesiapan Dewan  untuk mempertimbangkan langkah yang tepat, termasuk melalui pengenaan embargo senjata dan sanksi tambahan yang ditargetkan.

Para diplomat Dewan Keamanan mengatakan mereka siap untuk bergerak pada rancangan resolusi dari Amerika Serikat yang akan menerapkan embargo senjata jika kesepakatan damai berantakan.

Mereka juga bisa menambahkan beberapa individu tambahan untuk masuk daftar hitam PBB. Sudan Selatan telah mengalami perang sipil pada Desember 2013 saat krisis politik diminta pertempuran antara pasukan yang setia kepada Kiir dan oposisi bersekutu dengan mantan wakilnya, Riek Machar.

Kiir, yang telah memimpin Sudan Selatan karena memisahkan diri dari Sudan pada 2011, pekan lalu meminta waktu untuk konsultasi tetapi diberi tenggat waktu dua pekan untuk menandatangani atau risiko sanksi PBB.

Dia akhirnya menandatangani kesepakatan di ibukota Juba, Rabu (26/8), tapi mencatat bahwa ia memiliki beberapa pesan. Adapun Machar telah menandatangani terlebih dahulu.

Pertempuran telah menewaskan ribuan orang dan membuat lebih dari 2,2 juta di Sudan Selatan, 500.000 di antaranya telah melarikan diri negara itu sejak perang saudara dimulai. Banyak mengandalkan bantuan untuk bertahan hidup.

Sebuah laporan panel ahli PBB, Selasa (25/8), kedua pihak dalam konflik itu telah menargetkan warga sipil.

Laporan itu mengatakan panel telah mulai menyelidiki “saluran pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dan oposisi untuk menuntut perang dan para pihak dan entitas yang mendapatkan finansial dari kelanjutan konflik”. (T/R05/P4)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)