Gaza, 28 Rabi’ul Awwal 1437/8 Januari 2016 (MINA) – Gerakan perlawana Hamas mengatakan bahwa pihaknya siap untuk pemilihan umum dan menyerahkan perlintasan Rafah kepada pemerintah persatuan, demikian laporan Anadolu Agency.
Pernyataan Hamas ini menanggapi klaim Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas bahwa Hamas tidak ingin pemilu atau menyerahkan administrasi Rafah.
“Klaim Abbas benar-benar palsu dan kami siap untuk semua pemilihan berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi di Kairo,” kata Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri, sebagaimana dikutip Middle East Monitor (MEMO) dan Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Jumat (8/1).
Pada 25 September 2015, Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian di Kairo, termasuk pelaksanaan semua hal mengenai kesepakatan rekonsiliasi Palestina yang dicapai lima bulan sebelumnya.
Baca Juga: Roket Hezbollah Hujani Tel Aviv, Warga Penjajah Panik Berlarian
Dalam nota kesepakatan itu menetapkan pembentukan pemerintah persatuan dalam waktu enam bulan diikuti oleh pemilihan parlemen, presiden dan dewan nasional secara bersamaan.
Sebuah pemerintah persatuan dilantik sepuluh hari kemudian, namun tidak mengambil tanggung jawab atas Jalur Gaza karena perbedaan politik yang sedang berlangsung antara Fatah dan Hamas.(T/R05/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Sebanyak 1.000 Dokter dan Perawat Gugur akibat Agresi Israel di Gaza