AKTIVIS HAM KRITIK LAPORAN PRESIDEN MYANMAR

Manila, 27 Dzulhijjah 1435/21 Oktober 2014 (MINA) – Aktivis hak asasi manusia (HAM) mengkritik Presiden Myanmar, Thein Sein atas laporannya kepada Majelis Umum PBB dalam Pertemuan Asia-Eropa ke-10 di Milan, Italia.

Selama pertemuan, seperti yang diberitakan Burma Times yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) pihaknya hanya menyampaikan kemajuan pemerintahannya tanpa sedikitpun menyinggung laporan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

“Kami lebih suka menyampaikan kemajuan pemerintahan selama tiga tahun terakhir dibanding laporan negatif mengenai pelanggaran hak asasi manusia,” kata Thein Sein.

Presiden mengatakan kepada peserta dalam pertemuan pada 16-17 Oktober lalu di Italia bahwa Myanmar belum menerima pengakuan oleh masyarakat internasional untuk kemajuan luar biasa dalam meningkatkan hak asasi manusia.

Direktur Kesetaraan Eksekutif Myanmar U Aung Myo Min mengatakan, laporan pelanggaran mestinya diserahkan di Majelis PBB.

“Laporan itu harusnya diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Pada kenyataannya, kehidupan masyarakat tidak aman akibat kerusuhan, dan pihak berwenang tidak menangani pelanggaran hak asasi manusia dari personil militer dan polisi,” tegasnya.

Myanmar saat ini tetap berada pada posisi tinggi dalam daftar pelanggaran HAM di dunia. Alhasil, para pejabat PBB membuat satuan tugas khusus untuk menyelidiki pelanggaran HAM itu di Myanmar.

Kelompok hak asasi Myanmar terus fokus kepada pelanggaran hak asasi di negara mereka.

“Tentara masih melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan etnis dan menyita lahan pertanian dengan menggunakan alasan bahwa properti yang dibutuhkan untuk pembangunan,” Daw Susanna Hla Hla Soe dari Kelompok Pemberdayaan Perempuan Karen mengatakan.

Liga Perempuan Myanmar mengklaim Angkatan Darat melakukan lebih dari 300 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di Kayin, Kachin dan Shan pada 2013, dan mengatakan pemerintah belum menyelesaikan masalah ini.

U Aung Myo Min menyatakan, sejak didirikan pada 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar telah menerima lebih dari 7.000 pengaduan pelanggaran HAM namun penyelesaiannya belum ada secara transparan.

Myanmar masih tertinggal dari negara-negara regional lainnya dan menduduki posisi kelima dalam pembentukan komisi hak asasi manusia setelah Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia.(T/P004/R11)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)