Amnesty International Peringatkan Kesepakatan Perdagangan Inggris-Israel Konsolidasikan Apartheid Kolonial

Washington, MINA – Amnesty International memperingatkan kesepakatan perdagangan Inggris-Israel dapat memungkinkan konsolidasi apartheid kolonial terus berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki.

Organisasi global itu mengatakan dalam siaran pers, Kamis (21/7), lembaganya menyampaikan pengajuan ke konsultasi Pemerintah Inggris tentang bahaya dari kesepakatan longgar yang akan memungkinkan eksportir Israel melewatkan barang-barang pemukiman sebagai barang Israel. WAFA melaporkan.

Amnesty International menegaskan, kesepakatan perdagangan baru Inggris dengan Israel “tidak boleh menjadi pengkhianatan terhadap hak asasi manusia Palestina”.

Menurut laporan, Menteri Perdagangan Internasional Inggris Anne-Marie Trevelyan dijadwalkan bertemu dengan Duta Besar Israel untuk Inggris Tzipi Hotovely di London pada Rabu sore untuk memulai pembicaraan mengenai masalah tersebut.

“Inggris baru-baru ini melakukan konsultasi mengenai rencana negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris-Israel baru tahun ini, yang akan meningkatkan kemitraan kedua Negara,” pernyataan Anne-Marie Trevelyan.

Amnesty memperingatkan,“kesepakatan yang dirancang dengan buruk dapat memungkinkan pihak berwenang Israel mengkonsolidasikan klaim tidak berdasar atas tanah Palestina yang diduduki, memperluas pemukiman ilegal, dan melanggengkan sistem apartheid yang terkait dengan ini.”

“Kesepakatan perdagangan baru dengan Israel tidak boleh menjadi pengkhianatan terhadap hak asasi manusia Palestina dan harus menegakkan kewajiban Inggris di bawah hukum internasional,” ujar Peter Frankental, Direktur Urusan Ekonomi Amnesty International Inggris.

“Dalam ketergesaan mereka menyetujui kesepakatan perdagangan baru dengan Israel, ada bahaya yang jelas bahwa negosiator Inggris akan gagal memastikan kejelasan mutlak atas asal-usul barang yang ditujukan untuk pasar Inggris,” ujarnya.

“Sayangnya juga, pengaturan perdagangan Uni Eropa-Israel yang salah saat ini, memungkinkan eksportir Israel menyerahkan barang pemukiman sebagai barang Israel. Perjanjian Perdagangan Bebas Inggris harus lebih baik dari ini,” tambahnya.

“Intinya di sini adalah bahwa perdagangan Inggris-Israel seharusnya tidak mendorong sistem apartheid Israel terhadap Palestina,” lanjutnya.

Amnesty mencatat bahwa mereka telah mengirim 19 halaman briefing ke Departemen Perdagangan yang menetapkan bagaimana perjanjian harus dibingkai untuk memastikan itu tidak memperkuat pelanggaran hukum internasional Israel dan konsisten dengan Inggris saat ini yang tidak mengakui permukiman kolonial Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.

Dalam perjanjian perdagangan, hal itu membutuhkan pemantauan yang kuat dan penegakan aturan asal WTO mengenai sumber barang, Amnesty memperingatkan.

Amnesty khawatir bahwa kurangnya kejelasan dalam hal kesepakatan perdagangan baru dapat membuat Inggris memperlakukan barang dan jasa yang bersumber dari pemukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang dicuri sebagai barang perdagangan yang sah. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)