Amnesty Tuduh India Gunakan Kekuatan Berlebih pada Demonstran

Rudi Hendrik - Kamis, 23 Februari 2017 - 17:25 WIB

Kamis, 23 Februari 2017 - 17:25 WIB

385 Views

Tentara India memukuli seorang demonstran yang tertangkap. (Foto: dok. Hackers Third Eye)

London, 25 Jumadil Awwal 1438/23 Februari 2017 (MINA) – Dalam laporan tahunannya tentang hak asasi manusia, Amnesty International pada hari Rabu (22/2) mengecam pemerintah India karena menggunakan kekuatan yang berlebihan dan sewenang-wenang pada demonstran sipil di Kashmir.

Serangkaian demonstran besar-besaran terjadi di berbagai kota di Negara Bagian Jammu dan Kashmir, India, yang menuntut kemerdekaan setelah pembunuhan terhadap komandan militan Burhan Wani pada 8 Juli 2016.

“Pasukan keamanan menggunakan kekerasan yang sewenang-wenang atau berlebihan terhadap demonstran pada beberapa kesempatan. Pada bulan Agustus, Shabir Ahmad Monga, seorang dosen, dipukuli sampai mati oleh tentara,” kata Amnesty dalam laporannya, demikian Greater Kashmir memberitakan yang dikutip MINA.

Laporan itu mengungkapkan data bahwa lebih dari 80 orang, sebagian besar pengunjuk rasa, tewas dalam bentrokan dan ribuan mengalami luka-luka. Ratusan warga sipil dibutakan oleh pasukan keamanan yang menggunakan senapan penembak pelet yang tidak akurat dan tidak pandang bulu.

Meletusnya pemberontakan rakyat Kashmir dengan cara demonstrasi membuat pemerintah Jammu dan Kashmir memberlakukan jam malam yang berlangsung lebih dari dua bulan. Angkutan darat swasta, penyedia layanan mobile dan internet ditangguhkan layanannya selama berminggu-minggu atas perintah dari otoritas negara. Warga melaporkan tidak mampu mencapai bantuan medis dalam kasus-kasus darurat.

“Pada bulan Juli, pemerintah negara bagian mencegah penerbitan surat kabar lokal di Kashmir selama tiga hari. Pada bulan September, Khurram Parvez, pembela hak asasi manusia Kashmir, ditangkap dan ditahan selama lebih dari dua bulan dengan dakwaan palsu, sehari setelah ia dicegah bepergian ke sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Pada bulan Oktober, pemerintah memerintahkan sebuah surat kabar yang berbasis di Srinagar untuk menghentikan pencetakan dan publikasinya tanpa alasan yang jelas. Ratusan orang, termasuk anak-anak, ditempatkan dalam penahanan administratif. Dan puluhan sekolah dibakar oleh orang tak dikenal,” kata laporan itu merinci berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan keamanan India. (T/RI-1/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)