Anggota Komisi XI DPR Dorong BSI Jadi Motor Pengembangan Keuangan Syariah

Jakarta, MINA – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi motor pengembangan keuangan syariah.

Hal itu didasari mencatatkan kinerja yang lebih baik dari BSI yang mengalami pertumbuhan aset yang mencapai 12,88 persen, kredit yang tumbuh sebesar 13,99 persen.

“Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,78 persen, hingga terjaganya kualitas kredit dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,88 persen. Ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dikembangkan secara parsial. Karena ekonomi syariah tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan sektor keuangan,” kata Puteri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/9).

Ia juga mengatakan, sektor keuangan tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil. Oleh karenanya, BSI sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia memiliki tugas besar untuk menjadi motor pengembangan keuangan syariah.

“Selama ini pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih rendah, yaitu hanya di kisaran 10,19 persen. Sedangkan, pangsa pasar perbankan syariah juga masih tertahan di level 6,52 persen. Posisi ini masih jauh dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, yang sudah mencapai 30 persen,” ungkap Puteri.

“Padahal, kita memiliki modal berharga sebagai negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Potensi strategis ini sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia agar tidak hanya sekedar menjadi target pasar melainkan juga mampu menjadi pemain utama dalam industri halal global,” ujarnya.

Maka, BSI harus ambil bagian terbesar dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan halal value chain.

Lebih lanjut, Puteri berpesan kepada BSI untuk terus mengembangkan produk dan layanan syariah sebagai bentuk diferensiasi model bisnis di industri perbankan, sekaligus menangkap kebutuhan pasar saat ini.

“Produk yang unik dan inovatif tentu harapannya menjadi identitas tersendiri bagi BSI sekaligus menjadi pilihan utama bagi masyarakat,” ucap Puteri.

Di akhir, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IX ini menekankan, kepada BSI untuk meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah. Ini lantaran tingkat inklusi keuangan syariah hanya 9,1 persen dan literasi keuangan syariah baru 8,93 persen. Capaian ini masih rendah dibandingkan tingkat inklusi dan literasi keuangan konvensional.

Lanjut kata Puteri, pengenalan terhadap produk dan layanan keuangan syariah perlu dilakukan secara masif dan berkala, juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Misalkan, kalangan milenial seperti saya ini tentu strategi pendekatan promosinya juga harus berbeda.

“Untuk itu, BSI perlu terus sosialisasikan bank syariah kepada masyarakat. Karena memang masih banyak masyarakat kita yang belum mengenal dan mengerti sistem syariah yang dikembangkan BSI,” jelasnya. (R/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)