Angka Perceraian Sampai Agustus Capai 306.688

Depok, MINA – Sampai Agustus, angka perceraian tahun 2020 ini sudah mencapai angka  306.688 kasus, demikian dilaporkan dalam rapat Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Bimbingan Perkawinan di Depok, Jumat (11/9).

Kementerian Agama terus berupaya menekan angka perceraian melalui program penguatan ketahanan keluarga, dengan  terus memperkuat sinergitas dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menegaskan, Kemenag harus bersinergi dengan pihak lain dalam melaksanakan program penguatan ketahanan keluarga.

“Ini penting mengingat angka perceraian di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun,” katanya. saat membuka kegiatan ini  yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam.

Ia menambahkan, program penguatan ketahanan keluarga tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan bimbingan perkawinan yang bersinergi dengan mitra strategis seperti Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

“Kemenag, khususnya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah harus sinergis dengan mitra strategis kita seperti BP4,” tegas Kamaruddin Amin

Menurut mantan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag ini, keluarga adalah sebuah entitas yang fundamental dalam mempertahankan ketahanan sebuah bangsa.

Karenanya, lanjut dia, perlu ada intervensi negara secara berkelanjutan untuk menjaga keluarga.

Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar ini menyebutkan, berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus.

Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015 (394.246 kasus), 2016 (401.717 kasus), 2017 (415.510 kasus), dan 2018 (444.358 kasus). Tahun 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.

“Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rerata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalm setahun,” katanya.

Ketua Umum BP4 Pusat, Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan badan yang dipimpinnya bersinergi melaksanakan program Kemenag, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan bimbingan perkawinan dalam rangka penguatan ketahanan keluarga dan upaya mencegah terjadinya perceraian.

Nasaruddin yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta ini mengakui, selama beberapa tahun terakhir BP4 mengalami kevakuman, namun pada 2019 melaksanakan Munas ke-16 dan menghasilkan kepengurusan baru masa bakti 2019-2024.

Di bawah kepemimpinannya saat ini, Nasaruddin bertekad untuk mengaktifkan kembali badan yang berfungsi memberikan penasihatan perkawinan yang sudah berpengalaman selama hampir 40 tahun ini.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Muharam Marzuki menerangkan, pihaknya sudah melaksanakan program bimbingan perkawinan dalam tiga tahun terakhir yang dilaksanakan di KUA Kecamatan di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan, kegiatan bimbingan perkawinan tersebut terdiri dari beberapa varian, yaitu bimbingan pra nikah, bimbingan remaja usia nikah, dan bimbingan masa nikah.

“Kita juga ada program pusaka sakinah atau pusat keluarga sakinah yang saat ini masih berupa pilot proyek di beberapa KUA di Indonesia,” ungkapnya.

Muharam menambahkan, target calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan masih jauh dari harapan, yaitu sekitar 7 s.d 10 persen atau 60.000 sampai 100.000 pasang dari jumlah peristiwa nikah.

“Makanya kita perlu sinergi. Kita berharap, bimbingan perkawinan dari Ditjen Bimas Islam jalan, dari BP4 juga jalan,” ujarnya

Kegiatan Penguatan Sinergisitas Kelembagaan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan selama tiga hari terakhir juga diisi dengan agenda Rapat Kerja Nasional BP4 masa bakti 2019-2024.

Selain ketiga narasumber di atas, tampak hadir pada acara tersebut Direktur Penerangan Agama Islam, Juraidi dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Muhammad Fuad Nasar serta para perwakilan pengurus BP4. (R/SH/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)