Antisipasi Kerawanan Pangan, Wamendes PDT Wacanakan Satu Provinsi Satu Desa ICMI

Bogor, MINA – Untuk mengantisipasi kerawanan pangan di Indonesia akibat urbanisasi generasi muda ke kota, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (Wamendes PDT), Riza Patria minta Ikatan Cendekiaan Musim Indonesia (ICMI) membuat program Satu Provinsi Satu Desa ICMI untuk memberdayakan masyarakat desa di bidang ketahanan pangan dan ekonomi.

“Dalam waktu dekat dan cepat ini ICMI harus memiliki program Satu Provinsi Satu Desa ICMI yang akan menjadi desa percontohan yang memberdayakan anak-anak mudanya dalam menjaga agar desa tidak terpinggirkan dan ditinggalkan oleh warganya ke kota,” ujar Riza Patria dalam pemaparannya dihadapan peserta Simposium Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI 2024 di IPB International Convention Center, Jumat (13/12).

Riza juga mengharapkan, dengan hadirnya ICMI dalam pembangunan desa, akan mengikis kekhawatiran kosongnya desa-desa di Jepang akan terjadi juga di Indonesia dengan berpindahnya anak-anak muda di desa untuk belajar dan bekerja di kota.

“Di Jepang sudah banyak desa-desa kosong ditinggalkan penghuninya, karena orang-orang tuanya sudah wafat dan tidak ada keturunan yang mewariskan rumah-rumah mereka, sehingga diserahkan kepada negara,” jelas Riza.

Dirinya juga ingin ICMI hadir dalam mendampingi aparatur desa dan warga desa dalam membentuk desa yang memiliki ketahanan pangan dan kekuatan ekonomi, agar arus urbanisasi ke kota dapat diminimalisir dan arus ekonomi berputar di desa-desa.

“Bentuknya bisa desa wisata, desa ekonomi dan lain-lainnya sesuai potensi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut,” tambah Riza.

Menanggapi usulan itu, peserta simposium memberikan tanggapan beragam, mulai dari cakupan wilayah propinsi terlalu luas jika hanya satu desa yang diambil, hingga usulan agar penggunaan dana desa dapat diawasi secara benar, karena banyak diselewengkan oleh aparat di desa.

“Pemerintah sudah membuatkan mekanismenya, agar dana desa itu tidak bisa sembarangan digunakan dalam peruntukan yang tidak seharusnya,” terang Riza.

Masalahnya adalah, faktanya kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan bisa berkali-kali dipilih tanpa batas, sehingga biaya Pilkades bisa membengkak dan akhirnya fokus kerja kepala desa adalah mengembalikan biaya pemilihan tadi dengan berbagai cara.

“Di sisi demokratisasi memang baik, namun dari sisi efisiensi biaya terjadi pembengkakan dan mendorong terjadinya penyimpangan.

Sementara terkait pemekaran, Riza menyetujui meskipun memang harus dikaji agar daerah yang dimekarkan mampu membangun kawasannya secara optimal.

“Pekerjaan penting berikutnya, jika program Desa ICMI ini terwujud, adalah mengalokasikan anggaran itu

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.[]

Mi’raj News Agency (MINA)