Riyadh, 22 Sya’ban 1437/30 Mei 2016 (MINA) – Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Jubeir mengatakan pada Ahad (29/5), pengiriman unit bersenjata Iran ke Irak untuk ikut dalam operasi militer atau memberikan pelatihan, tidak dapat diterima.
“Masalah Irak adalah konflik agama yang disebabkan oleh gangguan Iran,” kata Jubeir menekankan, demikian Al Arabiya memberitakan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Arab Saudi bersikeras mendesak penarikan pasukan Iran dari Irak.
Awal pekan lalu, Kementerian Pertahanan Irak menerbitkan sebuah laporan resmi yang mencakup pernyataan yang mengungkapkan bahwa Brigade Hizbullah Irak terlibat dalam pertempuran di Fallujah.
Baca Juga: Pasukan Israel Maju Lebih Jauh ke Suriah Selatan
Sebuah akun YouTube yang terkait dengan Kata’ib Hizbullah, sebuah organisasi yang dicap teroris oleh Amerika Serikat, telah mengunggah video yang menunjukkan sebuah konvoi besar sistem peluncur roket yang dikirim ke garis depan dekat kota Fallujah, Irak.
Sehari sebelumnya, milisi Syiah Iran Harakat al Nujaba yang juga beroperasi di Irak dan Suriah, telah mengatakan sedang membersihkan jalan di provinsi Anbar timur sebagai persiapan untuk serangan merebut kembali Fallujah dari kelompok Islamic State (ISIS/Daesh).
Qassem Soleimani, Kepala Korps Pasukan Quds yang merupakan sayap operasi eksternal dari Garda Revolusi Iran, juga terlihat di gambar yang dikatakan diambil di dekat Fallujah.
Al-Jubeir menuduh Iran menabur “hasutan” di Irak dan ia mendesak pemerintah Teheran untuk “menghentikan intervensi” dalam urusan negara tetangganya.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
“Jika Iran ingin stabilitas di Irak, itu harus berhenti intervensi dan menarik (tentaranya),” katanya setelah menuduh Teheran mengirim “milisi Syiah” ke negara yang dilanda perang.
Dia menambahkan bahwa Iran harus berurusan dengan hal-hal domestik, bukannya ikut campur dalam urusan internal negara lain di wilayah itu. (T/P001/P2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama