AS Terancam Tak Mampu Bayar Gaji Militer Akibat Penutupan Pemerintahan

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 30 detik yang lalu

30 detik yang lalu

0 Views

Washington, MINA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent memperingatkan bahwa pemerintah kemungkinan tidak dapat membayar gaji anggota militer pada pertengahan November mendatang apabila penutupan pemerintahan (government shutdown) terus berlanjut.

“Kami masih bisa membayar pegawai militer dari dana cadangan di Pentagon hingga pertengahan bulan ini. Saya kira kami juga masih mampu membayar mereka pada awal November,” ujar Bessent dalam wawancaranya dikutip Anadolu, Senin (28/10).

Namun, Bessent menegaskan bahwa setelah tanggal 15 November, pasukan AS tidak akan lagi menerima gaji. “Pada 15 November, pasukan kita yang rela mempertaruhkan nyawa tidak akan bisa menerima gaji. Ini sungguh memalukan,” tambahnya.

Kementerian Pertahanan AS pada Jumat lalu mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menggunakan donasi sebesar 130 juta dolar AS dari seorang pendukung Presiden Donald Trump yang tidak disebutkan namanya untuk membantu pembayaran gaji personel militer.

“Dia jelas orang yang sangat dermawan, menyumbangkan 130 juta dolar untuk memastikan militer tetap menerima gaji. Saya pun ingin hal itu terjadi. Dia pria yang luar biasa,” kata Trump memuji penyumbang tersebut.

Sementara itu, Senat AS pada Kamis gagal meloloskan rancangan undang-undang yang diajukan Partai Republik untuk menjamin pembayaran gaji bagi personel militer aktif dan pegawai federal penting lainnya yang terdampak penutupan pemerintahan.

Usulan itu ditolak dengan hasil pemungutan suara 54 berbanding 45, kurang dari ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan.

Penutupan pemerintahan (government shutdown) terjadi ketika Kongres gagal menyetujui anggaran baru untuk membiayai operasional pemerintah federal. Kondisi ini menyebabkan ribuan pegawai negeri dirumahkan tanpa gaji dan sejumlah layanan publik terganggu.

Krisis anggaran semacam ini bukan hal baru di AS, namun kali ini dikhawatirkan berdampak lebih luas karena melibatkan sektor pertahanan dan stabilitas ekonomi nasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)