ASEAN Ajak India Tanggulangi Kejahatan Maritim

Jakarta, MINA – Presiden Joko Widodo memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-20 ASEAN-India yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/9). Dalam pidato pembukanya, ia menekankan pentingnya menanggulangi kejahatan maritim.

Presiden menjelaskan, seharusnya potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama maritim.

“Kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi, seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, termasuk illegal unregulated unreported (IUU) fishing (penangkapan ikan ilegal). ASEAN dan India harus mampu jadikan lautan sebagai a sea of cooperation, bukan a sea of confrontation,” tuturnya.

Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin untuk terus menjaga stabilitas dan kedamaian kawasan agar dapat menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris

“Harus terus dijaga stabilitasnya, dijaga kedamaiannya, dengan menghormati hukum internasional, mendorong habit of cooperation, dan bangun arsitektur kawasan yang inklusif,” ucapnya,

“Ini adalah kunci untuk wujudkan kawasan yang mampu menjadi epicentrum of growth,” lanjut Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN-India memiliki potensi kerja sama yang besar dalam ekonomi biru.

“Melihat potensi besar Samudera Hindia yang menghubungkan 33 negara, dengan 2,9 miliar jiwa dan seperlima GDP dunia di 2025, di mana potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,” ucapnya.

Baca Juga: AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Teroris

Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyampaikan dukungannya terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

“India sepenuhnya mendukung sentralitas ASEAN dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. ASEAN juga mempunyai peran penting dalam inisiatif Indo-Pasifik India,” ujarnya. (L/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mahasiswa Yale Ukir Sejarah: Referendum Divestasi ke Israel Disahkan