B20 Summit: UN Global Compact Dorong Komitmen Transparansi, Akuntabilitas Pebisnis Indonesia

Bali, MINA – Pada B20 Summit, United Nations Global Compact (UN Global Compact) mendorong komitmen para pelaku usaha di Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam operasional bisnis seiring perjuangan untuk melawan inflasi dunia, meningkatnya ketimpangan pendapatan, perang di Ukraina, dan krisis iklim.

Sederet krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terus mengikis kemajuan yang sudah terjadi selama dekade terakhir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), demikian rilis resmi yang diterima MINA, Rabu (16/11).

Saat menyampaikan pidatonya tentang “Adopsi Kebijakan Bisnis yang Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial untuk Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi,” Asisten Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan CEO UN Global Compact, Sanda Ojiambo, mengajak para pebisnis untuk mengintegrasikan sepuluh prinsip UN Global Compact melawan korupsi dan bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ke-16, yaitu: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat dalam keseluruhan operasional bisnis mereka.

“Selama dua tahun berturut-turut, dunia tidak lagi mencapai kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kepemimpinan pada sektor swasta sangat penting untuk mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030,” ucap Ojiambo.

Dia juga mengatakan, kita tidak bisa menghadapi tantangan global tersebut seorang diri. Sektor bisnis dan pemerintahan harus bekerja sama.

“Para pebisnis harus memastikan operasi bisnis telah dijalankan secara transparan dan akuntabel, sehingga mereka bisa meningkatkan transformasi yang dibutuhkan oleh dunia,” pungkasnya.

Ojiambo menyampaikan harapannya pada B20 akan keputusan atau kesepakatan yang strategis, yang dapat diterapkan oleh semua pemangku kepentingan dalam mempercepat tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.

Berbicara mengenai kerja UN Global Compact di Indonesia, Y. W. Junardy, President Indonesia Global Compact Network (IGCN) menjelaskan, pihaknya mengemban misi untuk mengarusutamakan Sepuluh Prinsip UN Global Compact yang pelaksanaannya harus dilakukan melalui kolaborasi multi-pihak dalam mendukung tercapainya sasaran SDGs di Indonesia, sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Keputusan Presiden No. 111/2022.

Junardy menambahkan di dalam penerapannya, IGCN mempromosikan lima fokus tematik sesuai SDGs yang mencakup: Berbisnis untuk Perdamaian (Business for Peace); Pemberdayaan Perempuan untuk Kesempatan Kerja yang Lebih Baik (Women’s Empowerment for Better Job Opportunities).

Kemudian, Kondisi Lingkungan Hidup yang Lebih Baik (Better Living Environment); Etika Bisnis dan Tata Kelola (Business Ethics and Governance); serta Transformasi Pendidikan dan Pengajaran (Education/Teaching Transformation).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid dalam pernyataan resminya menyatakan, sesuai tema tahun ini yaitu “Kemajuan Inovatif, Inklusif, dan Pertumbuhan Kolaboratif,” B20 mendorong lahirnya kerjasama erat, baik di tataran sektoral maupun lintas sektoral, di tingkat regional maupun nasional, dan internasional, terjadinya pertukaran informasi dan teknologi, serta pengembangan solusi yang produktif dan inovatif.

IGCN juga menyelenggarakan CEO Roundtable yang didukung oleh Sinar Mas. Franky Oesman Widjaja, Board Member Sinar Mas menyatakan komitmennya dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip UN Global Compact ke dalam strategi Environment, Social and Governance (ESG) perusahaan.

Dia mengatakan, implementasi SDGs di seluruh unit usaha, bersifat fundamental bagi strategi bisnisnya. Visi ini yang menjadi pedoman bagi pihaknya untuk mencapai target ESG perusahaan secara lebih luas dan secara jangka panjang.

“Kami ingin membuktikan, keseimbangan antara keuntungan bisnis, kelestarian lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik dan pembangunan komunitas sosial, dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan global dan membawa perusahaan kami ke tataran yang lebih tinggi,” tutur Franky Widjaja.

Pada kesempatan CEO Roundtable tersebut, IGCN meluncurkan buku panduan anti-korupsi bagi pelaku usaha Uniting Against Corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action.

“Aksi Kolektif Anti Korupsi ini adalah program yang sedang dijalankan oleh IGCN, didukung oleh Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Transparency International Indonesia (TII), International Chamber of Commerce (ICC) Indonesia, dan Universitas Paramadina,” jelas Josephine Satyono, Executive Director IGCN.

UN Global Compact juga memberi perhatian besar terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan maritim bagi pertumbuhan dan kesejahteraan manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan peluncuran the National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) sebagai hasil kerjasama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.(R/R1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)