BADAN KEAMANAN SEDOT ANGGARAN OTORITAS PALESTINA

Gaza, 5 Rajab 1435/4 Mei 2014 (MINA)- Kementerian Keuangan Palestina melaporkan, pengeluaran sebanyak 27 persen anggaran yang dialokasikan untuk badan keamanan, setara dengan 225 juta dolar dari total pengeluaran Otoritas Palestina selama kuartal pertama tahun ini.

Seorang juru bicara resmi dari aparat keamanan, Adnan Al-Damiri, mengumumkan pada akhir April, pemerintah Palestina memutuskan untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi berbagai lembaga lain setelah tiga tahun tidak berjalan karena kendala keuangan.

Hal tersebut dapat menekan pengeluaran pemerintah, yang jumlahnya hampir $950 juta dolar selama kuartal pertama 2014. Sebagimana dilaporkan situs berita Al-Araby Al-Jadeed, dikutip Middle East Monitor (MEMO) dan Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Dinas keamanan Palestina mempekerjakan lebih dari 70 ribu personil di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat dan Jalur Gaza, termasuk intelijen militer, keamanan preventif, intelijen umum, keamanan nasional dan polisi. Biaya pengeluaran untuk keamanan merupakan beban berat anggaran dibandingkan dengan pengeluaran untuk sektor swasta. Hal tersebut telah diingatkan beberapa kali bahwa Otoritas Palestina (PA) tidak perlu mempekerjakan petugas keamanan dalam jumlah biesar.

Presiden Asosiasi Pengusaha Palestina, Mohammed Masrouji, mengatakan,”Ada prioritas yang lebih penting saat ini, termasuk proyek-proyek pembangunan dan investasi yang bisa memajukan ekonomi Palestina dan mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi.”

Menurut Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Palestina, Shaher Saad, berbicara pada kesempatan Hari Buruh Internasional pada Kamis (1/5), “Hampir 370 ribu orang dari total tenaga kerja, 1.1 juta remaja menganggur.” Laporan dari Badan Pusat Statistik menyatakan, hampir 270 juta orang pengangguran di wilayah Palestina.

Otoritas Palestina (PA) berencana mengeluarkan $ 350 juta dolar untuk proyek-proyek pembangunan dan investasi selama beberapa tahun ke depan. Seorang wakil dari sektor swasta, Samir Haleilah, mengatakan bahwa pemerintah hanya merealisasikan 10 persen dari total proyek yang dianggarkan karena defisit fiskal.

Peneliti Ekonomi Muhammad Qirsh memperingatkan, penambahan jumlah personil keamanan akan menyedot anggaran lebih dari 35 persen, padahal ada ribuan orang yang menunggu uang jasa mereka. “Dilihat dari urgensinya, Paestina tidak membutuhkan aparat personil yang begitu banyak,”tegasnya. Qirsh juga menambahkan, banyak yang lebih penting bagi pemerintah untuk fokus pada pembangunan pabrik baru, dan proyek-proyek yang produktif secara ekonomi.

Perdana Menteri Palestina di Tepi Barat, Rami Hamdallah, mengumumkan pekan lalu bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan perekrutan layanan keamanan untuk mengakomodasi pengeluaran pada tahun 2014. “Pemerintah memutuskan bersama Presiden Mahmoud Abbas untuk mengalihkan petugas keamanan ke lembaga yang lain yang memerlukan,” katanya.

Otoritas Palestina (PA) mengumumkan, langkah-langkah penghematan pada bulan Februari, termasuk rasionalisasi pengeluaran, memaksimalkan pendapatan daerah, mengurangi ketergantungan pada hibah luar negeri dan bantuan, menghentikan janji baru di semua sektor kecuali di bidang pendidikan dan kesehatan.(T/Nidiya/Rina/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)