Bangsamoro Filipina Selenggarakan KTT Perdamaian Pertama

Mindanau, MINA – Pemerintah otonom Bangsamoro di Filipina Selatan pada Senin (24/5) memulai KTT Perdamaian dan Keamanan Pertama untuk Pembangunan Lokal Berkelanjutan di wilayah tersebut.

Murad Ebrahim, Kepala Menteri wilayah tersebut, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa KTT akan mempertemukan “semua pemimpin, pemerintah daerah, keamanan, dan sektor swasta agar dapat bekerja sama.”

“KTT diadakan untuk memperkuat kerja sama kami sejalan dengan operasi perdamaian di Mindanao dan di provinsi tetangga,” kata Ebrahim.

Kementerian Pembangunan dan Pelayanan Sosial Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao menjadi tuan rumah KTT di ibu kota Cotabato dengan dihadiri berbagai organisasi masyarakat sipil (CSO), LSM, dan kelompok kemanusiaan lainnya.

Menteri Pelayanan dan Pembangunan Sosial Raissa H. Jajurie mengatakan, penting untuk mengidentifikasi “strategi untuk kerja sama antara pemerintah Bangsamoro dan mitra pembangunan lainnya menuju solusi pembangunan berkelanjutan.”

“Pemerintah daerah dan kementerian sendiri akan mencari solusi untuk melindungi konstituen Bangsamoro dalam mencapai perdamaian yang langgeng,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar, Tinggi dan Teknik, Mohagher Iqbal mengatakan masyarakat dapat berkontribusi dalam berbagai program prioritas daerah, termasuk pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi masyarakat Bangsamoro, serta memastikan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta efisien.

“Kita perlu memiliki mekanisme yang dapat menentukan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Bangsamoro. Mekanisme juga akan menggunakan sumber daya secara efektif,” tambahnya.

Dalam pernyataan terpisah, Tim Pemantau Pihak Ketiga (TPMT) tentang transisi kawasan itu mengatakan pihaknya mengikuti pembahasan yang sedang berlangsung di Kongres Filipina tentang perpanjangan masa transisi dengan berupaya mengubah Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL).

“Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro (CAB) dan Undang-Undang Organik memiliki tujuan yang sama untuk mencapai perdamaian abadi atas dasar keadilan, serta pemerintahan sendiri yang tulus dan bermakna bagi Bangsamoro,” kata tim tersebut.

Tim tersebut mengatakan perpanjangan masa transisi terserah “keputusan perwakilan rakyat Filipina yang terpilih”.

Carlito G. Galvez, penasihat Presiden Rodrigo Duterte tentang proses perdamaian, dan Menteri Utama Ebrahim telah “memperjelas advokasi kuat mereka untuk perpanjangan periode Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA), sebelum pemilihan daerah pada tahun 2025 sejalan dengan RUU yang diajukan di Kongres. ”

“Kami lebih lanjut mencatat diskusi aktif di kalangan publik dan masyarakat sipil di Bangsamoro tentang perpanjangan tersebut, termasuk petisi lebih dari 1 juta tanda tangan untuk mendukung perpanjangan tersebut,” tambah pernyataan itu.

Setelah terbentuknya pemerintahan transisi pada Februari 2018 yang mandatnya berakhir pada 2022, suara-suara dari dalam dan luar Bangsamoro semakin kuat untuk memperpanjang masa transisi hingga 2025.

Para pejabat dan masyarakat sipil di DOB Bangsamoro mengatakan proses normalisasi membutuhkan lebih banyak waktu untuk akhirnya membuka jalan bagi pemilu pada 2025.

Tim pemantau mengatakan bahwa kawasan tersebut menghadapi “tugas kompleks untuk membentuk entitas politik otonom yang tidak boleh diremehkan. Kendala yang diberlakukan oleh pandemi Covid-19 telah menambah tantangan.”

“Untuk mewujudkan impian tersebut, semua mitra dalam proses perdamaian harus terus menunjukkan komitmen, ketekunan, dan kesabaran yang telah mencapai banyak hal hingga saat ini.” (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)