Erbil, MINA – Presiden wilayah otonomi Irak Kurdistan berjanji untuk melanjutkan referendum kemerdekaan yang ditetapkan pada Senin (25/9), pekan depan, meski mendapat tentangan keras dari pemerintah pusat di Baghdad dan kekuatan internasional.
Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) berencana mengadakan pemungutan suara untuk meraih dukungan kemerdekaan di tiga provinsi dan di beberapa wilayah yang disengketakan, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak dan sebagian provinsi Nineveh di utara.
“Referendum tidak lagi berada di tangan atau partai politik kita, itu ada di tangan rakyat,” kata Presiden Masoud Barzani pada hari Jumat (22/9) kepada ribuan pendukungnya yang bersorak-sorai yang memadati Stadion Franso Hariri di Erbil, ibu kota Kurdistan.
Pemerintah Baghdad menentang keras rencana pemungutan suara yang juga membuat Turki khawatir. Turki memiliki jumlah penduduk Kurdi terbesar dibandingakan Irak, Suriah dan Iran.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Pemerintah Iran dan Suriah juga khawatir bahwa referendum itu akan mendorong gagasan separatis di antara minoritas Kurdi di wilayah mereka.
“Kami ditekan siang dan malam untuk menunda pemilihan, tapi kami tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu,” kata Barzani. Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip MINA.
“Kami terbuka untuk mengadakan dialog serius (dengan Baghdad) setelah pemilihan, tapi sekarang sudah terlambat untuk menunda referendum,” tambahnya.
Awal pekan ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan bahwa Ankara akan mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Kurdistan jika referendum terlaksana. (T/RI-1/P2)
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Mi’raj News Agency (MINA)