BNPB: Indonesia Alami Puncak Kekeringan Pada Agustus

Jakarta, MINA – Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beberapa daerah Indonesia mengalami kekeringan sejak bulan Juli hingga Oktober. Sementara puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dody Usodo, Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK saat konferensi pers terkait antisipasi ancaman bahaya kekering dan kebakaran hutan serta lahan (Karhutla) pada Selasa (30/7) di Jakarta.

“Dan kekeringan tahun ini akan melebihi kekeringan pada tahun lalu (2018). Itulah resiko kita berada di daerah tropis,” kata Dody saat konferensi pers bersama perwakilan dari BNPB, BMKG dan BPPT di Jakarta.

Menurutnya, wilayah yang memiliki risiko sedang-tinggi terdampak kekeringan teridentifikasi oleh BMKG sebanyak 28 provinsi dengan luas wilayah lebih dari 11 juta hektar dan diperkirakan yang terpapar sebanyak lebih dari 48 juta jiwa.

BNPB juga telah mengidentifikasi sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan, yakni Banten, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Untuk masalah Karhutla, ia melanjutkan, Kemenko PMK mencatat, terdapat beberapa provinsi rawan terhadap ancaman tersebut dengan mengalami peningkatan jumlah hotspot dari tahun sebelumnya, seperti Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Sementara itu, sudah lima provinsi (Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) dan tiga kabupaten (Dumai, Simbas, Siak) yang sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla.

Ia mengatakan, penetapan status siaga darurat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan Satgas Penanganan Bencana akibat asap Karhutla di Sumatera Selatan, Riau dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, upaya khusus yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait dalam mencegah Karhutla sejauh ini dengan melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan, seperti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, patroli rutin, terpadu pengendalian Karhutla.

Selain itu, yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk mengadapi ancaman kekeringan adalh dengan pendistribusian air bersih sebanyak lebih dari tujuh ribu liter, penambahan jumlah mobil tangki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.

Sedangkan daerah-daerah yang darurat air, BPPT sedang melakukan persiapan untuk melakukan modifikasi cuaca. Diperkirakan pekan depan langkah tersebut baru dilakukan. (L/Sj/R01)

Mi’raj News Agency (MINA)